Wakil Kepala Daerah Ditunjuk dari Birokrat

Tuesday, 27 December 2011

JAKARTA – Pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap terjadi. Terbaru,Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto memilih mengundurkan diri lantaran merasa sudah tidak efektif mendampingi Fauzi Bowo. Demi mencegah fenomena itu kembali terjadi di masa mendatang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan agar wakil kepala daerah tidak dipilih melalui pilkada,tapi ditunjuk dari birokrat senior. ”Misalnya untuk wakil kepala daerah provinsi minimal sudah eselon I-B,sedangkan wakil kepala daerah kabupaten/ kota eselon II-A,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan kepada SINDO di Jakarta kemarin.  Dia menjelaskan,usulan ini sudah dituangkan dalam draf RUU Pilkada yang segera disampaikan ke DPR.Pengisian jabatan wakil kepala daerah bisa dilakukan melalui pengusulan nama-nama oleh kepala daerah untuk kemudian diseleksi pemerintah pusat. ”Selain itu, kita juga usul agar jabatan wakil ini disesuaikan dengan beban kerja daerah. Bagi daerah yang wilayahnya luas, penduduknya padat, dan beban kerjanya banyak, bisa memiliki lebih dari satu wakil kepala daerah. Sebaliknya,bagi daerah yang beban kerjanya sedikit, boleh tidak ada wakil kepala daerah,”ucapnya. Djohermansyah menuturkan, wakil kepala daerah nanti membantu menjalankan tugas- tugas kepala daerah yang perlu diwakilkan. Banyak daerah yang berbentuk kepulauan luas sehingga kepala daerah sangat sulit memberi perhatian penuh kepada daerahnya.  Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, usulan agar wakil kepala daerah tak dipilih melalui pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat. Ketentuan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 hanya mengamanatkan bahwa kepala daerah gubernur, bupati,dan wali kota dipilih secara demokratis, sedangkan nama wakil kepala daerah sama sekali tidak disebutkan.  ”Selain itu, kita juga melihat fakta yang berkembang bahwa harmonisasi antara kepala daerah dan wakilnya memang sulit dijaga,”ujarnya. Data Kemendagri menyebut, dari 244 pilkada pada 2010 dan 67 pilkada pada 2011, hanya 6,15% pasangan kepala daerah berlanjut menjadi satu paket pasangan kembali. Adapun 93,85% kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi dan membentuk tim sendiri-sendiri dalam pilkada. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengakui, rusaknya harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa menjadi penghambat pembangunan di daerah. Intrik politik antara keduanya kerap menyeretnyeret aparat birokrasi di daerah untuk mendukung kepala daerah atau mendukung wakil kepala daerah.  Sementara itu, anggota DPR menilai, pengunduran diri Prijanto dari jabatan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai preseden buruk dalam pemerintahan daerah.Ke depan UU Pilkada dan UU Pemda harus mengatur larangan agar peristiwa itu tidak terulang lagi.  ”Peristiwa ini harus menjadi masukan berharga bagi pembahasan RUU Pilkada. Saya mengusulkan agar pembahasan RUU Pilkada mengatur larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah mundur di tengah jalan,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Abdul Malik Haramain di Jakarta kemarin.  Anggota Komisi II DPR dari FPDIP Arif Wibowo memandang alasan pengunduran diri Prijanto tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Diky Chandra saat mundur sebagai wakil bupati Garut. Pengunduran diri yang sangat pribadi itu melanggar etika sebagai pejabat negara serta tidak bertanggung jawab.  Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri Prijanto.Karena itu, DPRD belum mengagendakan rapat paripurna terkait persetujuan masalah tersebut. ”Hingga hari ini pimpinan DPRD DKI Jakarta belum menerima surat apa pun terkait pengunduran diri Prijanto. Kami baru mendengarnya dari media,” kata Ferrial kepada SINDO kemarin.  Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini menambahkan, jika nanti surat pengunduran diri Prijanto masuk ke DPRD, pimpinan akan menyerahkan masalah ini kepada fraksi-fraksi. Pihaknya pun memastikan proses pengunduran diri Prijanto masih panjang dan tidak serta-merta disetujui. ”Nantinya tergantung fraksi-fraksi, apakah mau menerima atau menolak.Apalagi, banyak parpol yang terlibat dalam pencalonan Fauzi Bowo–Prijanto pada Pilkada 2007,”ungkapnya.  mohammad sahlan/rahmat sahid/ ahmad baidowi/ muhammad sahlan/isfari _Sementara itu, pengunduran diri Prijanto dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan, pelayanan terhadap masyarakat berjalan normal. Dia berjanji akan tetap berkomitmen menjalankan sisa masa bakti meski nanti ada kekosongan dalam struktur pemerintahannya.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/455184/

Menghabisi Perampok Uang Rakyat

Tuesday, 04 October 2011

 Membaca, mendengar, dan menonton berbagaiberitamediamassa mengenai korupsi selama era Reformasi,hati ini miris.Jika di masa Orde Baru mereka yang tersangkut masalah korupsi sebagian besar adalah pejabat politik dan aparat negara dari kalangan eksekutif, di era Reformasi justru merata di tiga cabang institusi: legislatif,eksekutif, dan yudikatif.

Berubahnya bandul politik dari yang dulu berat ke eksekutif (executive heavy) menjadi ke legislatif (legislative heavy) pada era Reformasi menyebabkan lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat,DPR,memiliki kekuasaan amat besar bukan saja di bidang legislatif,melainkan juga ke eksekutif dan yudikatif.

Tengok misalnya, DPR kini memiliki hak inisiatif yang amat besar dalam membuat rancangan undang-undang,kecuali dalam RUU APBN.DPR memiliki kekuasaan yang amat besar dalam menentukan seseorang atau sekelompok orang menduduki jabatan sebagai Panglima TNI,Kapolri,duta besar, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU),Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hakim agung,anggota Komisi Yudisial, dan sebagainya.

DPR juga memiliki sebagian fungsi yudikatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dengan berbagai hak yang dimilikinya.Satu hal yang kini marak dibicarakan orang, para “oknum”di komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPR juga dapat menentukan daerah mana yang patut diberi anggaran pembangunan, berapa jumlahnya, proyeknya apa, kontraktornya siapa, asalkan memberikan fee kepada para oknum tersebut.

Para oknum perampok uang rakyat itu, bahasa kerennya mafia anggaran,memang tidak bermain sendirian, tapi bekerja sama dengan pejabat di kementerian/ lembaga, pejabat daerah, pengusaha, dan ada juga yang melalui calo di kementerian atau di DPR.Kerja mereka amatlah rapi!

Tak heran jika anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar,Bambang Soesatyo, mengatakan, “Permainan mafia anggaran melibatkan banyak pihak dan tertutup.Sulit untuk membuktikan dugaan permainan itu karena praktiknya seperti orang buang gas.Ada bau,tetapi sulit diketahui siapa yang membuang gas.” (Kompas, Kamis, 29/9/2011).

Maka itu, jangan heran ketika hasil verifikasi Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran yang dimotori fungsionaris Partai Golkar Zainal Bintang dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida dimuat sebuah harian nasional di Jakarta langsung membuat kaget pimpinan Banggar dan anggota komisi yang namanya tercantum dalam laporan itu. Kata-kata “fitnah”, “akan menuntut”,“saya tak tahu apaapa”, atau “nama saya dicatut” menjadi kosakata yang umum kita baca atau dengar belakangan ini.

Ini berarti terminologi Bambang Soesatyo mengenai praktik mafia anggaran “seperti orang buang gas” bukan lagi sebuah asumsi, melainkan bisa melompat menjadi paradigma! Sebenarnya praktik mafia anggaran bukan cerita baru. Sejak lama orang sudah menciumnya walau sulit membuktikannya.

Info utama mengenai mafia anggaran ini justru datang dari para anggota DPR. Seorang pimpinan DPR pernah bercerita kepada penulis bagaimana mafia anggaran itu bekerja. Ia hanya mengelus dada sembari mengatakan,“Itulah kalau politisi di DPR tidak memiliki penunjang dana bagi keberadaannya di DPR.Modal yang mereka keluarkan untuk terpilih menjadi anggota DPR amat besar,dari ratusan juta rupiah sampai miliaran rupiah.”

Bahkan ada anggota DPR yang menurut informasi yang penulis dapatkan dari rekan di DPR mengeluarkan uang sampai Rp6 miliar agar terpilih pada Pemilu Legislatif 2009. Fantastis! Seorang anggota DPR lain bercerita, di Banggar itu pemain utamanya tidak banyak, kurang dari lima orang.

Mereka ditunjang oleh para “korlap” (koordinator lapangan) yang bertugas menjadi perantara antara pimpinan Banggar,pejabat kementerian, kepala dinas di daerah,dan pengusaha.Kadang pejabat tinggi kementerian sendiri yang menawarkan proyek pembangunan kepada bupati atau kepala dinas, dengan syarat daerah membayar 10% fee di muka!

Kadang pula oknum anggota DPR dari salah satu komisi yang datang ke daerah menawarkan proyek kepada pimpinan daerah dengan janji pasti dapat asalkan pimpinan daerah menyerahkan fee yang angkanya sama,10%! Uang diserahkan baik dengan cara transfer antarbank atau tunai.

Mereka lebih menyukai cara tunai karena khawatir transfernya akan diketahui PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Uang yang diminta menggunakan kata sandi yang sangat inspiratif,“Apel Malang”untuk mata uang rupiah atau “Apel Washington” untuk mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

Jika terjadi penangkapan oleh KPK,ibarat operasi intelijen, para pimpinannya akan menyatakan tidak tahu-menahu dan membiarkan para korlapnya berhadapan dengan aparat KPK. Seorang pemimpin mafia di DPR ketika beberapa kawannya sudah masuk bui karena kasus korupsi ada yang merasa dirinya “sakti” dan mengatakan kepada para wartawan bahwa “Kaus yang saya pakai ada tujuh lapis,KPK tak bisa menyentuhnya!” Apa lacur, akhirnya dia juga dijatuhi hukuman satu tahun lebih oleh Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).

Gas buangan yang tidak berwarna, tidak bisa dilihat, ternyata tetap saja dapat dicium dan dibuktikan siapa yang membuang gas busuk itu. Informasi mengenai mafia anggaran juga bisa kita dapatkan dari anggota DPR atau pengusaha yang tertangkap.

Kasus korupsi yang menyangkut M Nazaruddin, El Idris,dan Mindo Rosalina Manullang adalah kasus yang menyebabkan mereka “bernyanyi ria” membongkar siapa-siapa saja yang terlibat dalam perampokan uang rakyat itu. Kita berharap bukan hanya mereka bertiga dan sekjen Kemenpora yang akan diperiksa KPK dan diadili di Pengadilan Tipikor.

Atas nama keadilan, mereka yang tersangkut dalam kasus korupsi dalam proyek apa pun yang menyangkut komisi dan Banggar DPR––baik pengusaha, birokrat, anggota dan pimpinan komisi/Banggar, bahkan menteri––harus diadili seadil-adilnya dan harus masuk bui jika terbukti bersalah.

Tanpa itu,negeri ini tidak akan meningkat peringkat persepsi korupsinya ke arah yang lebih baik. Negeri ini akan tetap dipandang sebagai negeri yang oknum-oknum pejabat legislatif, eksekutif,dan yudikatifnya amat korup.Jika oknumnya banyak, tepatkah kita menggunakan kata oknum lagi???  IKRAR NUSA BHAKTI Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/433011/

Gara-gara Lempar Pasir, Guru SDN Diadili                               

 Tuesday, 04 October 2011

 Nasib malang menimpa Vini Noviani,33,akibat perbuatannya melempar pasir ke Hehe Samsyudin yang berstatus sebagai pengembang Perum Balai Kembang,pada 6 Juni 2011 lalu.

Guru honorer SDN Regol XIII Kiansantang harus duduk di kursi pesakitan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Garut,kemarin. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Arumi Ningsih,guru bahasa Inggris tersebut didakwa telah menganiaya H Hehe Samsyudin. Wanita cantik berkulit putih ini dikenakan Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan. Akibatnya,terdakwa terancam hukuman 2 tahun 8 bulan.

Dari informasi yang dihimpun SINDO,setelah dilempari pasir oleh terdakwa, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Garut Kota dan memperkuat laporannya tersebut dengan hasil visum luka yang dialami dirinya dari RSUD dr Slamet Garut.Kasus pun kemudian berkembang dengan dilimpahkannya berkas kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut.

Peristiwa pelemparan itu sendiri setidaknya terjadi di Jalan Dayeuh Handap, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota sekitar 09.30WIB.Bermula saat terdakwa terlibat cekcok dengan korban di depan rumahnya,di Perum Balai Kembang.Dalam perselisihan itu,korban yang emosi kemudian mendorong terdakwa hingga terjatuh. Tidak terima mendapat perlakuan seperti itu,terdakwa yang masih tersungkur kemudian mengambil segenggam pasir dan secara spontan melemparkannya ke tubuh bagian atas korban.

Suami terdakwa,Yadi Mulyadiono,37,yang ketika itu melihat langsung kejadian tersebut langsung melerai dengan mencoba memisahkan korban. Menurut Yadi,insiden antara istrinya dengan korban dipicu masalah tunggakan kredit rumah yang sudah mereka tempati selama kurun waktu 3,5 tahun.Karena berbagai hal,Yadi dan terdakwa tidak sanggup membayar angsuran selama lima bulan. Akan tetapi,tanpa perundingan dan pemberitahuan terlebih dulu,cicilan rumah mereka ke pihak bank dibayar lunas oleh korban. Selanjutnya,korban pun meminta agar Yadi membayar bunga atas pelunasan yang dilakukan korban sebesar Rp3,5 juta per bulan.

Sementara itu,Jaksa Penuntut Umum (JPU) Regi Komara mengatakan,terdakwa secara meyakinkan telah melanggar Pasal 351 ayat 1. Menurut Regi,terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban mengalami sejumlah luka di wajah.“Dari hasil visum yang disertakan,korban mengalami luka lecet di dahi sebelah kiri dan memar pada dahi sebelah kanan,”katanya. Kasus ini sendiri setidaknya mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Praktisi hukum sekaligus Lektor Kepala Sekolah Tinggi Hukum (STH) Garut Djohan Djuhari menilai,ada kejanggalan dalam proses hukum yang dijalani terdakwa.

Dia menganggap,pihak kejaksaan dan pengadilan tidak berhak menahan terdakwa dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki motif untuk melarikan diri. Senada dengan Djohan, Ketua Forum Guru-Guru Kabupaten Garut Dadang Johar Arifin mengaku sangat menyayangkan terjadinya kasus ini.Menurut Dadang, sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. F

ANI FERDIANSYAH

Garut 

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/432862/

Lari Kencang Menteri Dahlan

Thursday, 03 November 2011

Meski kehilangan Fadel Muhammad,Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hasil reshuffle mendapatkan Dahlan Iskan. Dahlan, seperti Fadel, adalah seorang “doer”. Larinya kencang, matanya jeli,dan yang lebih penting lagi, ia tahu mana yang jadi prioritas yang harus segera diputuskan. Ibarat nasabah yang diangkat menjadi bankir atau bankir yang diangkat menjadi juru runding debitur yang tengah bermasalah,Dahlan Iskan tahu apa yang dirasakan masing-masing BUMN.Doing from the other side of the table! Kini Dahlan harus berunding dengan “bank” yang membinanya, praktis jurus- jurus yang dipegang “bank”ada di tangannya. Dari direksi BUMN yang biasa diberi arahan oleh kementerian yang basisnya adalah birokrasi, kini ia berada di sisi birokrasi. Yang harus ia benahi adalah kantor kementeriannya agar “in line” dan “senafas”dengan BUMN yang dituntut berkinerja. Nafas Berbeda Sejak Kementerian BUMN didirikan,dan aset-aset BUMN dipisahkan dari Direktorat Pembinaan BUMN – Departemen Keuangan,sebenarnya sudah ada banyak kemajuan. Menteri Tanri Abeng,profesional, yang datang bersama-sama CEO terkemuka Indonesia (Robby Djohan dan Abdul Gani) melakukan gebrakan riil. Laksamana Sukardi,yang juga mantan CEO meneruskan membawa lebih banyak lagi para praktisi ke dalam BUMN. Di era Sofyan Djalil,selain ditanamkan prinsip-prinsip good governance, ia juga agresif membawa masuk CEO profesional ke dalam BUMN. Namun, seperti memindahkan ikan samudera ke dalam “fresh water”yang biasa dihuni ikan-ikan air tawar, tidak semua ikan-ikan hiu itu survive. Sebagian mabuk sempoyongan. Hiu yang biasa mengarungi samudera luas melawan predator- predator raksasa kini harus hidup bersama-sama ikanikan konsumsi yang larinya tak sekencang mereka. Berlari kencang, terlalu banyak dinding yang harus diterjang.Melihat agresivitasnya, pemilik kolam yang tak biasa melaut sering dibuat kecut. Alih-alih membuat ikan-ikan konsumsi berlari lebih cepat, ikan-ikan samuderalah yang direm, dijadikan ikan kolam. Beberapa CEO yang lari kencang itu akhirnya tak bisa bertahan lama. Beruntung,masih ada orang-orang hebat yang mampu mengembangkan “jurus- jurus” yang lebih adaptif. Hotbonar Sinaga (Jamsostek), Ignasius Jonan (KAI), Agus Martowardojo & Zulkifli Zaini (Bank Mandiri), Richard Jose Lino (Pelindo II),Pasoroan Herman Harianja (Pelindo IV),Gatot M Suwondo ( BNI), Sofyan Basir (BRI),dan tentu saja Dahlan Iskan yang sukses memimpin PLN adalah sebagian contoh CEO yang lari kencang di BUMN. Di samping mereka tentu juga beberapa direksi yang lahir dari dalam BUMN yang sama kencang larinya. Dari mereka itulah kita belajar ada dua masalah yang harus segera diselesaikan. Pertama, bagaimana menyelaraskan “nafas” antara kantor kementerian dan BUMN itu sendiri. Kedua,bagaimana membina agar BUMN yang belum dikelola dengan baik bisa lari lebih kencang lagi. Untuk masalah yang pertama, bolanya memang ada di pemerintah. Kalau BUMN mau dibuat maju, kantor kementerian dululah yang harus direformasi menjadi holding BUMN yang dikelola secara lebih profesional dari BUMN yang dibinanya. Kantor kementerian ini nafasnya tidak boleh sama dengan kementerian-kementerian lainnya yang terperangkap oleh,maaf, “kultur kucing”. “Kucing” adalah metafora yang saya gunakan dalam buku Cracking Zoneuntuk menggambarkan kantor-kantor yang bergerak lambat atau setengah lambat seperti petugas di kantor- kantor kelurahan atau kecamatan. Toiletnya kumuh dan tempat parkirnya semrawut menandakan tak ada pemimpin yang peduli pada pelayanan. Seragam-seragam petugasnya lusuh, ikat pinggang satpam kedodoran pertanda kurang diberi makan. Resepsionis bekerja malas-malasan pertanda tak ada supervisi. Jam 5 sore sebagian besar pegawai sudah gelisah ingin pulang, tak ada leadership. Politisi dibiarkan menekan dan banyak dapat bisnis, pertanda ambisi perorangan dan rasa takut. Budaya korporat “kucing” tentu tidak hanya ada di kantor- kantor kementerian secara umum, tetapi juga masih banyak ditemui di BUMN yang kata para profesional terkesan “malas”. Kucing itu betah di rumah, biasa diberi makan, dan kalau tidak diberi makan, ia akan mengorek-ngorek dapurnya sendiri. Dia setia, tapi lamban sekali. Sejak para profesional bergabung di Kantor Kementerian BUMN,harus diakui larinya sedikit lebih kencang, tetapi belum cukup.Kantor ini memang belum didesain agar insaninsannya bisa lari kencang karena nafasnya adalah birokrasi dan kepegawaiannya PNS dengan struktur insentif yang tidak bisa membuatnya bergerak lebih dinamis. Crackership Menyadari “bangunan” rumahnya yang belum didesain untuk lari kencang, Menteri Dahlan Iskan memilih cara kedua, yaitu membenahi BUMN agar tidak “berbudaya kucing” lagi. Namun, saya kira ia butuh amunisi yang lebih besar,yaitu struktur kantor kementerian yang lebih korporatif.Menpan dan Setneg harus bisa membantu agar Kantor Kementerian BUMN tidak memiliki desain bangunan yang sama dengan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Dalam Negeri. Kementerian-kementerian yang lain adalah cost-center, sedangkan Kementerian BUMN adalah income–generator. Di Singapura saja,BUMN bahkan menyumbang 60% dari GDPnya. Jadi,kalau ingin BUMN sehat dan larinya kencang, kementeriannya harus dibuat lebih otonom dengan kultur korporatif,yaitu kultur cheetah yang siap bertarung, insentifnya harus bagus, gajinya harus “above market price”dengan insentif yang menarik. Ada kebebasan untuk bergerak lebih leluasa, dan pegawai-pegawainya tak memerlukan evaluasi serta rekrutmen seperti metode yang dipakai di dunia PNS. Menteri Dahlan Iskan menyentak. Ia berlari sangat kencang. Di surat kabar kita melihat ia sedang menyetir mobil sendiri dan di sebelahnya duduk Wamen BUMN Mahmuddin Yasin. Saya dengar mereka berdua langsung bekerja sesaat setelah dilantik. Di mobil pun berkoordinasi, sedangkan menteri-menteri yang lain masih berjarak dengan wamennya yang masih bingung harus berbuat apa. Para CEO BUMN yang saya temui mengaku menterinya lari kencang. Ini pertanda alignment mulai bekerja. Namun, tuntutannya jelas.BUMN harus fokus, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk rapat dengan kantor kementerian, dan utamakan profesionalitas. Hanya dalam hitungan hari, Kantor Kementerian BUMN sudah memutuskan tindakantindakan strategis. Berapa besar dana PSO untuk membantu BUMN yang perlu suntikan modal sudah keluar, dan kemarin ia memutuskan untuk menyerahkan aset-aset tidak produktif yang jumlahnya sangat besar di BUMN agar dikelola PT PPA. Aset-aset tidak produktif di BUMN memang banyak sekali sehingga return on assets-nya sangat rendah. Common sense kita mengatakan, punya aset dan tanah yang luas kalau tak punya cash flow yang cukup, aset-aset itu justru menjadi beban. Bagi saya,Dahlan Iskan adalah sosok lain yang dirindukan bangsa ini. A doer is much more needed rather than just a lazy thinker.Seperti yang saya katakan pekan lalu, Indonesia bukanlah kereta api otomatis yang cukup dikemudikan masinis yang hanya bekerja dengan telunjuk jarinya. Indonesia adalah sebuah kapal besar yang perlu digerakkan pemimpin efektif. Jadi bergeraklah para CEO BUMN, ubah budaya kucing menjadi cheetah, dan jadilah crackeryang gesit.Bergeraklah Kantor Kementerian PAN,beri lebih banyak ruang agar Kementerian BUMN bisa lebih hebat dari Khazanah (Malaysia) atau Temasek (Singapura). Selamat bekerja Menteri Dahlan Iskan, semoga Tuhan terus memberi kesehatan dan kebijaksanaan untuk _reformasi birokrasi.  RHENALD KASALI Ketua Program MM UI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/441094/

Hidup Mewah DPR Patut Dicurigai

Selasa, 15/11/2011 - 20:24

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, kecenderungan hidup mewah para anggota dewan patut dicurigai. Oleh karena itu, partai tersebut hingga kini kerap melakukan kontrol terhadap para anggotanya yang duduk di legislatif untuk tetap hidup sederhana.
"Yang dikritik masyarakat itu pejabat publik baru yang mengalami eskalasi kenaikan kekayaan yang cukup fantastis. Hal itu menimbulkan kecurigaan apalagi ini dikaitkan dengan adanya praktik mafia anggaran," kata Fadli Zon dalam diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (15/11).
Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas menyentil gaya hidup pejabat negara yang perlente, pragmatis, dan hedon. Dikatakan, lembaga negara dihuni pemberhala nafsu dan syahwat politik kekuasaan dengan moralitas rendah sehingga mengakibatkan berakarnya budaya korupsi.
Hal itu dikatakan Busyro dalam pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis lalu. Dalam pidato itu, Busyro juga menyebut bahwa para pejabat negara bermobil dinas jauh lebih mewah dari mobil perdana menteri negeri tetangga.
Namun, ucapannya itu segera memancing reaksi Ketua DPR Marzuki Alie dan sejumlah anggota DPR lainnya karena telah masuk dalam wilayah pribadi. Mereka menyatakan tidak ada hubungan antara gaya hidup dengan kinerja. Busyro diminta tidak usah banyak bicara dan urusi saja pemberantasan korupsi.
Fadli menilai, wajar jika rakyat menaruh kecurigaan bahwa dana yang diterima para anggota dewan yang hidup mewah itu bukan berasal dari keringat sendiri, melainkan lebih kepada praktik-praktik penyelewengan kekuasaan.
"Kalau dari hasil keringat sendiri saya kira orang juga tak akan mempermasalahkan," ujarnya. Seharusnya, lanjut dia, para pejabat publik mawas diri karena mereka mendapat sorotan dari rakyat.(A-78/A-89)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/165757

Guru Vini Divonis 2 Bulan

Friday, 18 November 2011

Vini Noviani, 33, guru Bahasa Inggris SDN Regol XIII Kiansantang, divonis dua bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Garut, kemarin. GARUT – Vini Noviani, 33, guru Bahasa Inggris SDN Regol XIII Kiansantang, akhirnya divonis hukuman dua bulan penjara dipotong masa tahanan. Dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Garut kemarin, majelis hakim menetapkan guru honorer tersebut bersalah dalam kasus penganiayaan terhadap Developer Perum Balai Kembang, H Ee Syamsudin, 44,pada 6 Juni 2011. Pemberian vonis didasarkan pada bukti dan fakta hukum berupa luka lecet yang dialami korban. “Terdakwa Vini Noviani terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan terhadap H Ee Syamsudin selaku korban,” kata Hakim Ketua Aruminingsih saat membacakan vonis di PN Garut kemarin. Vini mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan hakim yang menyatakan dirinya bersalah. . “Saya heran kenapa majelis hakim menilai saya berbelit-belit dalam memberikan keterangan sewaktu proses sidang.Padahal,saya sudah menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi,”tuturnya. Sebelumnya Vini menjalani masa tahanan di LP Kelas IIB Garutselama20hari,yaknisejak ditahan pihak kejaksaan pada 19 September hingga 8 Oktober. Mulai saat itu,8 Oktober,majelis hakim memutuskan untuk mengalihkan status Vini dari tahanan LP menjadi tahanan kota. Vini harus menghadapi proses hukum atas kasus penganiayaan karena telah melemparkan segenggam pasir ke tubuh Pengembang Perum Balai Kembang H Ee Syamsudin. Atas tindakan itu,jaksa menuntut Vini telah melanggar Pasal 351 ayat 1 tentang Penganiayaan dengan ancaman dua bulan hukuman. Lektor Kepala Sekolah Tinggi Hukum (STH) Djohan Djauhari berpendapat, hakim berhak merujuk salah satu sumber hukum sebagi acuan dalam pemberian vonis, termasuk penggunaan Pasal 351 fani ferdiansyah _ayat 1.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/444671/

Sukses Menciptakan Tema Smells Likes Facebook

Friday, 18 November 2011

Ainun Nazieb,seorang blogger Indonesia, patut diacungi jempol. Kemampuan dan kreativitasnya berhasil menciptakan Smells Likes Facebook,sebuah program mirip situs Facebook. Namun,kesuksesan Nazieb ini harus dibayar mahal. Manajemen Facebook menyomasi Nazieb karena merasa dirugikan sebab tema blog milik Nazieb sangat mirip dengan situs Facebook. Perusahaan milik Mark Zuckerberg ini bahkan mengancam akan menuntut Nazieb senilai Rp2 miliar. Tuntutan yang dilayangkan situs jejaring sosial terkemuka itu terdiri atas tiga poin,yakni dua pidana dan satu perdata,di mana salah satu tuntutan berisi sanksi maksimal denda Rp2 miliar. “Sebenarnya saat ini belum ada upaya penuntutan secara langsung dari pihak Facebook, tapi kuasa hukum (perwakilan) Facebook,yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta,meminta saya untuk menghadap karena ada indikasi melanggar hak cipta,” ungkap Nazieb kemarin. Nazieb mengaku heran mengapa baru mendapatkan surat mengenai pelanggaran hak cipta dari Facebook. Padahal tema blog tersebut sudah lama dan saat ini penggunaannya sudah dihentikan Nazieb.”Namun,penggunaan tema tersebut tidak lantas bisa berhenti. Pengguna blog bisa mengunduhnya dari blog lain yang sebelumnya sudah menggunakan tema tersebut,”paparnya. Berdasar informasi dari situs milik Nazieb,tema Smells Likes Facebookdibuat pada 16 April 2009.Tema ini,menurut pengakuan Nazieb di situsnya, digarap di waktu senggang. Hasil kerja di waktu senggang ini ternyata maksimal. Tampilan tema di alamat ini, http://smells-like-facebook. nazieb.com/496/smellslike- facebook/,sangat mirip sekali dengan Facebook. Pengguna tema ini juga bisa menampilkan komentar,mengunggah foto,atau membuat catatan, mirip di accountFacebook. Saking miripnya dengan Facebook,sejumlah pengunduh tema karya Nazieb ini mengungkapkan kekagumannya.”Theme paling bagus coz dah make “Ajax Loading” sehingga memuat halaman dengan cepat.Tapi kayanya ada masalah kalo saya pake plugin yang menggunakan jquery.Oh ya,saya gunakan theme ini di blog pribadi saya (dengan sedikit modifikasi). Thanks Om Nazieb..Ente baek banget,moga-moga masuk sorga deh.” tulis seorang blogger dengan nickname biangkerok di http://nazieb.com/. Seorang pengunduh lainnya mengucapkan terima kasih atas tema mirip Facebook. ‘’terima kasih banyak gan … saya juga mau ikutan pake templet ini di http:muqafi. blogspot.com ….tentu nya (mohon izin untuk di modifikasi sedikit) he he he,”tulis pemilik nickname“. Begitu ada kabar ada gugatan dari Facebook, solidaritas antar-blogger juga muncul. “Turut berduka cita bro……..ane baca berita di detik com,”tulis pemilik account bernama ojimori. Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa,Dr Henry Subiakto mengingatkan bahwa dunia maya juga memiliki aturan hukum,termasuk di Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi  ZAKI ZUBAIDI_yang menimbulkan kerugian.

 http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/444666/

Fadel Muhammad

Thursday, 27 October 2011

Secara pribadi saya tidak mengenalnya, bahkan bertemu saja baru satu kali. Itu pun di sebuah forum resmi, dalam diskusi tentang ekonomi kelautan yang diselenggarakan Radio Smart FM di Medan beberapa bulan lalu. Namun, sejak Indonesia kehilangan Jusuf Kalla sebagai ”pendobrak” dan ”penggerak” ekonomi yang tidak pernah diam dalam ide, saya menemukan sosok ”bergerak” pada Fadel Muhammad. Selain tangannya dingin, kakinya ringan bergerak. Seperti yang sering saya katakan kepada para ekonom muda, ekonomi Indonesia ini bukannya kereta api otomatis yang cuma butuh jari untuk dijalankan.  Ekonomi kita adalah sebuah kapal besar yang tak akan bergerak kalau hanya dipikirkan. Ekonomi kita butuh a real entrepreneur yang piawai menggerakkan, melakukan breaktrough dan siap berperang melawan para mafioso. Jadi, pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan, bukan harus dikurangi, tetapi perlu diperbanyak. Sayang kalau kita mengabaikannya.  Berperang Melawan Belenggu  Fadel mengagetkan kita saat dia maju berperang melawan ”beruang-beruang ekonomi” yang memaksa Indonesia melakukan impor komoditas tradisional yang banyak dikonsumsi rakyat. ”Beruangberuang” itu tidak hanya memasukkan barang, melainkan juga menyodorkan data-data yang sudah dipoles yang seakan- akan kita sudah kekurangan segala komoditas dari beras, daging sapi,sampai garam, dan bawang merah. Pokoknya semua kurang dan mengancam inflasi.  Lalu apalagi kalau bukan harus impor? Kita melihat Fadel maju ke depan membongkar kontainerkontainer berisi ikan kembung yang diselundupkan ke pasar Indonesia. Bukan cuma ikan kembung. Ternyata ikan lele dari Malaysia yang sangat mudah dikembangbiakkan di sini juga membanjiri pasar domestik melalui perbatasan Kalimantan, Pelabuhan Belawan, dan pelabuhan-pelabuhan penting lainnya.  Dari ikan kembung dia bergerak menyelamatkan industri garam rakyat yang bertahuntahun digempur para importir bangsa sendiri. Impor-impor seperti itu jelas sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini.Harga impornya boleh sangat murah, dipasarkan dengan dumping atau tidak, tetapi perlahan-lahan mematikan ekonomi rakyat yang tersebar di seluruh pesisir Nusantara.  Setelah pertanian terpuruk, kini petambak garam pun dibunuh bangsa sendiri. Fadel-lah yang menuntut agar harga dasar garam rakyat dinaikkan. ”Kalau petambak hanya menerima Rp325 per kilogram, bagaimana mereka bisa hidup?”gugatnya.Dia pun mengusulkan agar dinaikkan menjadi Rp900.Petambak garam tentu senang dan mereka bisa kembali bekerja.  Tetapi kabar itu tak berlangsung lama karena kita mendengar Kementerian Perdagangan hanya mau menaikkan sampai ke Rp700. Itu pun beredar kabar ada saja pejabat—yang berdalih atas nama pasar bebas—tak mau tanda tangan. Petambak bisa jadi senang kepada Fadel, tetapi importir dan pemberi lisensi impor belum tentu.  Kalau petambak garam dimanjakan Presiden, mereka bisa kembali menyekolahkan anak-anaknya dan makannya bisa lebih terasa enak.Mereka akan giat berproduksi dan impor garam akan hilang. Apakah benar inflasi akan terjadi hanya karena harga garam naik? Beberapa orang meragukannya, pasalnya harga dari petani yang rendah tidak menjamin harga kepada konsumen ikut rendah. Bahkan impor murah sekalipun hanya menjadi alasan bagi importir untuk menguasai pasar.Harga akhir yang dibayar konsumen pun tetap saja tinggi. Lantas kalau harga dasar petambak dinaikkan, bagaimana nasib importir? Tentu mereka tidak tinggal diam. Menteri Perdagangan—atas nama perjanjian dagang yang dipayungi WTO—dan kita semua yang pernah belajar teori ekonomi, boleh saja percaya pada kompetisi dan pasar bebas.  Tetapi secara moralitas,tak ada bangsa yang secara tulus dan ikhlas membuka pasarnya secara bebas,murni 100%. Hanya bangsa yang bodohlah yang membiarkan pintunya dibuka lebar-lebar dan membiarkan ”beruang-beruang ekonomi” menari-nari memorak- porandakan pasar domestiknya.  Sementara pasar timbal-baliknya dibarikade dengan standar dan peraturanperaturan yang tidak bisa ditembus. Anda tentu masih ingat betapa sulitnya produkproduk kelautan kita menembus pasar Amerika dan Eropa. Ketika Indonesia membuka pasar perbankan begitu leluasa bagi bank-bank asing,misalnya, Bank Mandiri kesulitan membuka satu saja cabangnya di Kuala Lumpur.  Apalagi membuka cabang dan jaringan ATM. Di Eropa kita juga melihat betapa sengitnya bangsa-bangsa yang percaya pada pasar bebas membuka pasar industri keju lokalnya dari gempuran keju buatan Kraft yang diproduksi secara massal. Di Amerika Serikat masih dalam ingatan kita pula, barikade diberikan kepada China saat CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) berencana membeli perusahaan minyak Amerika (UNOCAL).  Sejumlah anggota kongres menekan Presiden Bush (2005) agar pemerintah membatalkan proposal China tersebut. Keju,minyak,udang,kopi,kertas, minyak sawit, atau tekstil sekalipun selalu dihadang masuk kalau industri suatu bangsa terancam. Jadi apa yang terjadi dengan lisensi impor di negeri ini? Sebuah keluguan atau kesengajaan? Bisakah kita memisahkan perdagangan dari pertahanan dan keamanan kalau wujudnya sudah mengancam kehidupan? Siapa peduli?  Pro-Poor  Maka sangat mengejutkan saat pekan lalu kita membaca Fadel Muhammad tidak lagi menjalankan tugas negara sebagai menteri kelautan dan perikanan. Sebagai warga negara kita mungkin terlalu rewel untuk mempersoalkan pencopotannya sebab semua itu adalah hak Presiden. Tetapi bagi seorang yang menjalankan misi Presiden yang pro poor–pro growth dan pro job, saya kira pantas kalau nada sesal layak kita ungkapkan.  Dia justru diganti karena membela kepentingan rakyat, pro-poor. Ibaratnya dia tengah berada di garis depan melawan ”beruang-beruang ekonomi” yang hanya memikirkan keuntungan sesaat dengan ”membeli” lisensi impor yang mematikan hak hidup rakyat jelata. Saya sebut mereka ”beruang ekonomi”karena seperti yang dikatakan Fadel, sesendok garam itu asin,tapi sekapal garam adalah manis.  Hanya beruanglah yang mampu mengendus rasa manis itu. Tahukah ”beruang-beruang ekonomi”itu bahwa petambakpetambak garam dan nelayan adalah penjaga perbatasan yang melindungi negeri dari segala serangan. Apa jadinya negeri ini bila hidup mereka dilupakan?  Bukankah lebih baik menjaga pertahanan perbatasan dengan memberikan kapal-kapal yang bagus dan pekerjaan yang menarik kepada para nelayan daripada membeli kapal perang yang tak pernah cukup untuk menjaga bibir-bibir pantai yang begitu luas?  Maka yang mengejutkan publik sebenarnya adalah mengapa bukan ucapan terima kasih dan bintang yang disematkan pada Fadel; melainkan serangkaian ucapan defensif dari kelompok-kelompok tertentu?  Karena itu, melalui tulisan ini, saya justru ingin memberi motivasi yang tulus agar Fadel Muhammad tidak berhenti sampai di sini,melainkan terus berkarya bagi kaum papa, petani-petani garam, dan para nelayan yang ”kalah” bukan dari persaingan bebas, melainkan dari ”beruang-beruang ekonomi”yang menjual negeri melalui lisensi impor.  Seorang pemimpin sejati tidak memimpin hanya karena dipanggil tugas.Pemimpin sejati bertugas karena panggilan. Saya senang membaca berita bahwa Fadel telah kembali bekerja dengan Yayasan Garamnya. Selamat bergabung di sektor ketiga. Inilah sektor kemandirian yang bekerja murni untuk memberantas kemiskinan.   RHENALD KASALI Ketua Program MM UI_Inilah sektor non-APBN yang memanggil orang-orang yang mau berjuang tanpa pamrih. Asosiasi Kewirausahaan Sosial yang saya pimpin tentu senang menyambut Fadel.Saya percaya Fadel pasti bisa berbuat lebih besar karena dia punya kekuatan perubahan yang justru tak dimiliki politisi lain. Simpati besar dari rakyat untuk Fadel layak kita sematkan.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/439235/

Buku Teks Digital Membuka Era Baru

Monday, 24 October 2011

Gebrakan besar dibuat Korea Selatan (Korsel).Salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia itu bertujuan mendigitalkan seluruh kurikulum sekolah. Pada 2015,Korsel ingin memberikan seluruh bahan kurikulum dalam bentuk digital melalui komputer. Berbagai informasi dan pelajaran sekolah yang semula diberikan dalam buku-buku teks kertas akan disajikan di layar digital. ”Kementerian kami menyiapkan strategi promosi untuk ‘Pendidikan Smart’ yang fokus pada pembelajaran dan pengajaran,”tutur Menteri Pendidikan,Sains, dan Teknologi Korsel Ju-Ho Lee kepada BBC. Proyek yang diluncurkan selama musim panas itu akan menggunakan jaringan nirkabel di semua sekolah sehingga pelajar dapat belajar di mana pun dan kapan pun.  Sistem pendidikan informasi itu akan melibatkan sejumlah peralatan,termasuk komputer, laptop,tablet,dan TV yang terhubung internet. Menurut Ju-Ho Lee, pemerintah akan membuka pasar konten berisi berbagai materi pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan.”Pendidikan Smart akan mengubah bagaimana kita menggunakan buku-buku teks,”paparnya.  ”Perpindahan dari buku teks kertas menjadi buku teks digital akan membuat pelajar tidak lagi membawa tas ransel yang berat dan mengeksplorasi dunia di luar ruang kelas.” Sejumlah benefit yang juga dirasakan ialah semakin banyaknya pilihan pelajaran bagi pelajar di daerah pedesaan yang sebelumnya kekurangan guru-guru khusus.  Selain itu,sistem pendidikan digital juga memudahkan para siswa belajar dari rumah. Para remaja Korsel saat ini tampaknya sudah menerima teknologi pendidikan semacam itu.Karena itu tidak terlalu sulit jika pemerintah memang mencanangkan revolusi dalam sistem pendidikan mereka.  Organisasi untuk Koordinasi dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam laporan internasional menyatakan bahwa remaja berusia 15 tahun di Korsel sudah sangat kompeten menggunakan teknologi digital.Laporan ini dibuat berdasarkan survei di 16 negara maju.Menurut OECD, remaja Korsel sangat bagus dalam mengevaluasi dan memperkirakan kredibilitas informasi di internet.  UNESCO juga memiliki laporan bahwa Korsel hati-hati dalam mengontrol penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Pemerintah Korsel telah memahami pentingnya memiliki standar resmi sehingga sistem yang baru dapat bersinergi dan kualitas pendidikan dapat terjamin.  Amerika Serikat (AS) yang saat ini memperingatkan menurunnya kualitas pendidikan internasional juga meningkatkan sumber daya untuk beralih ke pembelajaran digital.Tapi langkah tersebut harus tetap mempertimbangkan kurangnya dukungan bersama di masa lalu. Studi yang dilakukan Departemen Riset Pendidikan di Universitas Lancaster menemukan bahwa teknologi digital di ruang kelas mungkin membantu mendorong siswa dalam pembelajaran mereka dan dapat menghemat uang sekolah.  SYARIFUDIN_Di sisi lain,para guru merasa mereka membutuhkan pelatihan lebih banyak tentang bagaimana memadukan berbagai sumber daya dalam rencana pendidikan mereka.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/438151/