Razia PNS Makin Diintensifkan

Thursday, 14 July 2011

MAJALENGKA– Satpol PP Kabupaten Majalengka makin mengintensifkan razia pegawai negeri sipil (PNS) yang keluyuran saat jam kerja. Kemarin,enam PNS dari UPTD Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Pendidikan di Majalengka terjaring operasi Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Mereka terjaring saat kedapatan belanja di sejumlah pasar tradisional, di antaranya Pasar Cigasong. Alasan mereka keluar ketika jam kerja karena ingin berbelanja untuk keperluan sekolah anaknya. Kepala Bidang (Kabid) PembinaanUmum( Binum) SatpolPP Kabupaten Majalengka Nana Rusmana mengatakan,dari hasil operasi penegakan Perda No 53/2010 tentang Disiplin PNS akan diserahkan ke beberapa instansi untuk diambil keputusan.“ Dari hasil operasi GDN di lima pasar, kami mendapatkan enam PNS berada di luar kantor pada jam kerja. Setelah didata akan kami tembuskan ke Sekretariat Daerah (Setda), Badan KepegawaianDaerah(BKD),dan Inspektorat Daerah,”ujar Nana. Dengan operasi GDN ini diharapkan menumbuhkan kesadaran pada PNS terkait hak dan kewajibannya. Sebagai pelayan masyarakat, hendaknya PNS memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan tidak berada di luar kantor saat jam kerja.“Mereka yang terjaring perlu mendapat pengarahan sehingga mengetahui hak dan kewajibannya. Kasihan masyarakat ketika ada keperluan, ternyata petugas tidak ada di tempat,”paparnya. Selain itu,dalam operasi ini Satpol PP juga memergoki pelajar di pasar tradisional masih mengenakan seragam sekolah. Kendati demikian, para pelajar hanya diberikan pengarahan. “Karena sekarang masih belum belajar intens, kami hanya memberikan pengarahan kepada pelajar agar terlebih dulu pulang ke rumah ketika mau ke pasar,” ujar Nana. Erna,17,pelajar yang tepergok di pasar masih mengenakan seragam, mengaku, sengaja ke pasar karena belum ada kegiatan belajar mengajar (KBM) secara intens. “Saya baru bayar daftar ulang. Sambil pulang mampir dulu ke pasar untuk belanja pakaian,” kata siswi SMA di Kecamatan Palasah ini. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Jack Zakaria menyayangkan masih ada PNS yang terjaring operasi GDN. Dengan adanya fasilitas yang diberikan kepada PNS,seharusnya dapat meningkatkan kinerja PNS. “Mereka harus memberikan contoh baik. Terlebih adanya rencana pemberian subsidi perumahan, bukan malah berada di pusat inin nastain_perbelanjaan, padahal masih jam kerja,” ungkapnya.  Sumber: www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/412549/

Moratorium PNS Bisa 2011

Thursday, 14 July 2011

JAKARTA– Pemerintah terus mematangkan rencana moratorium atau penghentian sementara penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka kemungkinan kebijakan itu diberlakukan tahun ini. Mendagri Gamawan Fauzi memastikan, moratorium akan diberlakukan begitu kebijakan tersebut diumumkan. ”Kalau bulan depan diumumkan,berarti mulai bulan depan tidak ada dulu penerimaan pegawai negeri selama 12 bulan ke depan,” ujarnya di Jakarta kemarin. Dia menuturkan,usulan formasi PNS yang telah diajukan daerah kemungkinan besar akan terimbas moratorium.Karena itu,moratorium tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, tapi harus dikaji secara komprehensif. Apalagi masalah PNS ini juga berkaitan dengan otonomi daerah, di mana pembina PNS adalah pemerintah daerah. Meski demikian, moratorium PNS tetap harus ada pengecualian, khususnya bagi orang yang tugas belajar, serta bagi tenaga honor yang sudah dijanjikan untuk diangkat jadi PNS.”Mereka ini kan tidak bisa untuk tidak diangkat.Jadi saya usulkan agar dua ini diakomodasi jadi PNS (tidak kena moratorium),”ujar Gamawan. Mantan Bupati Solok ini menjelaskan, masa moratorium akan dimanfaatkan untuk menata jumlah PNS yang ideal. Selain itu, masa moratorium PNS juga digunakan untuk melihat dan menata kembali kelemahan-kelemahan regulasi. Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni mengatakan,pihaknya akan mengundang seluruh sekretaris daerah sekaligus menyiapkan rancangan analisis kebutuhan PNS untuk tiap daerah. Selama ini banyak PNS yang diterima tidak sesuai kebutuhan, sehingga terjadi pembengkakan anggaran untuk gaji pegawai. ”Jadi pada saatnya nanti kita akan undang daerah. Kita buat analisis apakah mereka butuh PNS atau tidak. Kemudian jika keberadaan PNS sudah cukup,namun tidak efektif, kita akan dorong untuk mengefektifkannya,” tandas Diah. Pengamat pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM),AA Ari Dwipayana,mengatakan, moratorium penerimaan PNS perlu dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran lantaran tersedot belanja pegawai. Jika tidak ada moratorium,dapat dipastikan belanja pegawai akan terus meningkat, dan pada saat bersamaan ongkos program kerakyatan semakin kecil. ”Saya kira moratorium ini keharusan yang mendesak. Dengan jumlah aparatur birokrasi saat ini saja, belanja pegawai sudah menyedot hampir 60% APBD di mayoritas daerah. Ini akan bertambah terus kalau penerimaan PNS diteruskan tanpa ada penataan yang jelas,”ungkapnya. Dia mengatakan, moratorium PNS tentu bukan satu-satunya langkah dalam menata sistem birokrasi yang baik.Moratorium harus diikuti langkah kedua, yakni restrukturisasi lembaga negara pusat maupun daerah. Lembaga negara maupun dinas-dinas di daerah yang sangat banyak telah membuat kebutuhan PNS semakin besar. Padahal kegiatan yang dilakukan belum tentu bermanfaat untuk perbaikan pelayanan publik. Menurut Ari, banyaknya lembaga negara dan struktur birokrasi yang gemuk telah membuat kebutuhan pegawai harus ditambah.Padahal PNS yang sudah diangkat juga belum optimal bekerja, meski gaji mereka terus meningkat setiap tahun. ”Jadi saya ingin menegaskan, moratorium itu diperlukan untuk memberi kesempatan melakukan penataan ulang. Reformasi birokrasi harus benar-benar mohammad sahlan_dijalankan,” ungkapnya.  . Sumber                :http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/412717/

Orang Tua Kritik BOS, 2 Siswa Dikeluarkan

 Tuesday, 12 July 2011

 MALANG – Ironi pendidikan muncul pada musim tahun ajaran baru di Kabupaten Malang.Hanya gara-gara orang tua mengkritik manajemen sekolah, dua anaknya yang masih duduk di kelas 2 SDN 4 Sitirejo,Kecamatan Wagir,Kabupaten Malang, dikeluarkan dari sekolah.

Kedua siswa kembar tersebut bernama Yoga Prakoso dan Yogi Prakoso.Mereka adalah anak pasangan Lilis Setyowati dan Tofan, warga Dusun Tenggulunan, Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir,Kabupaten Malang. Kemarin pagi, Lilis diberi surat oleh pihak sekolah yang meminta kedua anaknya agar dipindah ke sekolah lain karena beberapa alasan.

” Mungkin karena saya tidak mau mencabut laporan terkait pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS),jadi dicarilah alasan lain untuk bisa mengeluarkan anak saya dari sekolah,” ujarLilisSetyowatisaatmelaporkan kasus tersebut ke Bupati Malang Rendra Kresna di Pendapa Pemkab Malang kemarin.

Surat yang menyatakan Yoga dan Yogi dikeluarkan dari sekolah diterima sekitar pukul 10.00 WIB kemarin pagi. Lilis lantas meminta bantuan wakil dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Malang, M Zuhdi Ahmadi. Selanjutnya mereka melaporkan kejadian itu kepada Bupati Malang Rendra Kresna.

Sayangnya, Bupati Rendra Kresna sedang tidak ada di kantornya. Persoalan ini sebenarnya mencuat sejak setahun lalu. Saat itu Lilis melaporkan dugaan penyelewengan dana BOS kepada Dinas Pendidikan (Dindik) dan Inspektorat Kabupaten Malang. Bukan mendapat sambutan hangat sebagai peniup peluit, Lilis malah mendapat intimidasi dari sekolah agar mencabut laporan tersebut.

Ancaman itu tidak main-main. Di depan para wali murid, Kepala SD Negeri 4 Sitirejo Imam Sodiqin bahkan mengintimidasi Lilis jika tidak mencabut laporan tersebut, 25 Februari 2011. Persoalan tidak berhenti di situ. Imam Sodiqin bahkan melaporkan Lilis ke Polsek Wagir karena dianggap sebagai provokator.

Sebanyak 39 wali murid ikut melaporkan dugaan penyimpangan BOS tersebut.Para orang tua siswa tersebut sempat dirayu oleh sang kasek. ”Sekarang 39 wali murid yang awalnya bersama saya dan mendukung saya sekarang malah memusuhi saya dan mengolok-olok saya sebagai provokator dan segala macam. Sekarang malah anak saya diusir agar pindah ke sekolah lain,”ungkap Lilis.

Selain melaporkan kasus BOS tersebut, Lilis juga mengkritik berbagai kebijakan sekolah. Di antaranya ada dugaan pungutan uang masuk sekolah Rp300.000, biaya formulir Rp10.000, biaya les Rp20.000/ bulan, serta uang Rp10.000/ siswa untuk mengganti VCD sekolah yang hilang.

Bila dijumlah, uang pengganti VCD tersebut terkumpul Rp1.800.000 dari total 180 siswa. Meski diusir, Lilis tetap akan menyekolahkan anaknya di SDN 4 Sitirejo. Alasannya, kritik yang ditujukan kepada sekolah untuk perbaikan manajemen. Sementara itu, Kepala SD Negeri 4 Sitirejo Imam Sodiqin membantah telah mengeluarkan Yoga dan Yogi dari sekolah.

Dia mengaku hanya meminta agar kedua siswa tersebut dipindahkan ke sekolah lain karena beberapa alasan.Di antaranya karena orang tuanya menuding pihak sekolah tidak disiplin dalam hal baju siswa, sekolah yang tidak berstandar internasional, jam belajar tidak tertib, sekolah kotor, serta guru mengajar yang tidak wajar.

”Saya tidak ada sakit hati gara-gara dulu dilaporkan masalah BOS.Ini murni kemauan para guru dan wali murid lain, bukan hanya saya. Saya menuruti kemauan para guru dan wali murid yang sudah tidak kerasan dengan sikap wali murid ini,”ungkapnya. Seharusnya bila tidak senang dan tidak kerasan anaknya belajar di lembaga yang dikelolanya, lebih baik keluar atau pindah.

Surat yang dibuatnya juga berdasarkan kemauan para wali murid dan guru lainnya.Soal laporan Lilis yang menyatakan dia pernah mengintimidasi, Imam Sodiqin mengatakan, hal itu merupakan fitnah belaka. Dia mengaku tidak pernah melontarkan perkataan tersebut.

Dikonfirmasi melalui telepon seluler,Bupati Malang Rendra Kresna menyatakan,dirinya telah memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dindik setempat untuk menyelidiki kebenaran surat tersebut.Tidak ada kaitannya sikap kritis seorang wali murid dengan tindakan mengeluarkan peserta didik.

”Masak wali murid kritis,anaknya dikeluarkan. Saya masih menunggu laporan dari BKD dan Dindik terkait masalah itu,”ungkapnya. zia ulhaq

Sumber:www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/412213/