RI Miliki Pesawat Kepresidenan

Friday, 10 February 2012

JAKARTA– Indonesia resmi memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat seri 737-800 Boeing Business Jet 2 (BBJ 2) yang dibeli langsung dari pabrik Boeing telah diserahterimakan pada 21 Januari 2012 di Amerika Serikat (AS). Jika tidak ada aral melintang, pesawat itu akan mulai melayani tugas kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Agustus 2013. Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) Lambock V Nahattands mengungkapkan, pemerintah telah melunasi pembayaran senilai USD58,6 juta atau Rp525,91 miliar kepada Boeing Company yang seluruhnya diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dana sebesar itu baru untuk pembelian green aircraft atau pesawat kosong yang belum dilengkapi dengan interior dan sistem keamanan. Untuk pengerjaan interior kabin, pemerintah menganggarkan dana sebesar USD27 juta, sedangkan untuk sistem keamanan sebesar USD4,5 juta. Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan untuk membeli pesawat kepresidenan sebesar USD91 juta. Namun, biaya interior kabin dan sistem keamanan itu masih bisa berubah,tergantung pada pemenang lelang. ”Saat ini dalam proses pelelangan yang pemenangnya diperkirakan akan ditentukan pada akhir Februari 2012. Pekerjaan interior kabin dan security system akan dimulai Mei 2012 dan diperkirakan selesai Agustus 2013,” jelas Lambock dalam keterangan pers di Gedung Sekretariat Negara Jakarta. Saat ini pesawat kepresidenan masih berada di AS untuk proses pemasangan enam tangki bahan bakar. Proses selanjutnya adalah penyelesaian interior kabin dan pemasangan sistem keamanan. ”Semua itu dilakukan oleh completion center yang berpengalaman mengerjakan interior kabin dan security system pesawat VVIP.” ”Saat ini sedang dalam proses pelelangan yang dilakukan secara internasional dan pemenangnya diperkirakan akan ditentukan pada akhir Februari 2012,”ujarnya. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) TB Hasanuddin mendukung keputusan pemerintah membeli pesawat kepresidenan. Menurut dia, untuk keperluan presiden memang sangat dibutuhkan pesawat yang bukan sewaan. ”Dari sisi anggaran, beli jauh lebih efisien daripada menyewa terus-menerus. Saya pernah mengalami saat di Sekmil. Kalau sewa dan terusmenerus setidaknya sebulan empat kali, maka sewa jauh lebih mahal,”katanya. Biaya itu, lanjut dia, belum termasuk untuk modifikasi yang harus disiapkan sebelum hari H pemakaian. Sebab, untuk kepergian presiden juga harus disiapkan untuk pengaturan tempat duduk serta keperluan lain, termasuk tempat istirahat. Dari sisi keamanan, memiliki pesawat kepresidenan jauh lebih aman dibandingkan sewa. Selain perawatannya bisa dilakukan setiap saat, dengan status sebagai pesawat kepresidenan, pesawat tersebut akan dilengkapi dengan alat komunikasi khusus untuk standar presiden. ”Kalau nyewa kan tidak ada alat komunikasi karena tidak bisa dapat izin pemasangan. Padahal itu penting untuk seorang presiden. Masak terbang 17 jam tidak dapat informasi apa pun, kan lucu namanya,”jelas dia. Lebih lanjut,politikus PDIP itu menyebut, sebagai bangsa besar Indonesia perlu menjaga dan menunjukkan marwahnya di hadapan bangsa lain. Ini terkait dengan harga diri yang semuanya harus bisa ditunjukkan oleh simbol negara.”Masak kita kalah sama Papua Nugini sih,”ujarnya. Untuk diketahui, Presiden RI selama ini lebih banyak menggunakan pesawat sewaan dari Garuda Indonesia.Selama menjabat presiden,SBY sering kali menggunakan jenis Airbus A330 milik Garuda Indonesia. Presiden terdahulu pun melakukan hal yang sama.Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sering memakai Boeing Business Jet (BBJ) 737- 800 atau Boeing 707, sedangkan Megawati Soekarnoputri sering memakai MD-11 atau RJ-85 PAS. Berdasar data yang ada, Indonesia sebenarnya pernah mempunyai pesawat kepresidenan sendiri. Soekarno tercatat pernah memiliki tiga pesawat jetstar C-140. Presiden RI pertama itu sebelumnya juga pernah memiliki pesawat Ilyushin II-14 yang merupakan hadiah dari Rusia. Namun pada era Soeharto, presiden terlama Indonesia itu lebih banyak menggunakan pesawat Garuda atau TNI. Soeharto pernah memanfaatkan pesawat DC-8 Garuda Indonesia, DC-10 Garuda Indonesia, C-130 Hercules TNI Angkatan Udara, helikopter SA- 330 Puma, atau SA 332 Super Puma TNI AU. Selain itu Soeharto pernah membeli Fokker 28 yang dioperasionalkan Pelita Air Service dan membeli Avro RJ-185 PAS. Lebih Hemat dan Optimal Keputusan membeli pesawat kepresidenan ditetapkan setelah melalui proses panjang sejak rapat kerja Sekretariat Negara dengan Komisi II DPR pada 31 Mei 2010. Walaupun sempat menimbulkan pro-kontra, DPR telah menyetujui pengadaan pesawat kepresidenan karena lebih efektif dan efisien dibandingkan menyewa dari Garuda Indonesia seperti yang dilakukan selama ini. Lambock menjamin pembelian pesawat kepresidenan lebih hemat dibandingkan dengan menyewa. Dia menyebut, biaya sewa pesawat untuk presiden pada periode 2005 hingga 2009 adalah Rp813,794 miliar atau USD81,379 juta dengan kenaikan biaya sewa setiap tahun sebesar 10% atau USD8,137 juta. Adapun jika membeli pesawat dengan harga USD91 juta, biaya perawatan dan operasional selama 5 tahun sebesar USD36,5 juta. Jika diperhitungkan depresiasi pesawat selama 5 tahun senilai USD10,423 juta dan nilai buku aset pesawat sebesar USD80,785 juta, penghematan yang dihasilkan senilai USD32,136 juta. Dengan asumsi usia pesawat mencapai 35 tahun sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No 05 Tahun 2006 tentang usia pesawat yang diizinkan terbang di Indonesia adalah 35 tahun, Lambock menyebut penghematan yang bisa diperoleh sebesar USD388,546 juta dengan nilai buku aset pesawat sebesar USD2,6 juta. Operasional pesawat khusus kepresidenan juga akan lebih optimal karena pesawat bisa siap selama 24 jam nonstop. Selain itu dukungan terhadap kegiatan VVIP menjadi optimal karena perlengkapan dan sistem komunikasi telah disesuaikan dengan kebutuhan VVIP. Lambock lantas menuturkan, perjanjian pembelian pesawat antara pemerintah dengan perusahaan Boeing telah dilakukan pada 27 Desember 2010. Green Aircraft dibeli dengan harga USD58,6 juta setelah dua kali melalui proses penawaran. Skema pembayaran dilakukan selama tiga kali berturut-turut mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Ditambah dengan biaya administrasi, total harga pesawat kepresidenan BBJ 2 sebesar Rp526 miliar. Untuk pengadaan pesawat kepresidenan ini,Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) telah membentuk tim yang bertugas menyusun spesifikasi teknis serta kebutuhan anggaran untuk menjamin pesawat kepresidenan sesuai dengan pengamanan VVIP. Tim terdiri atas unsur Kemensesneg, Sekretariat Militer Presiden, Mabes TNI Angkatan Udara (AU), dan Pasukan Pengamanan Presiden. Kriteria dan spesifikasi pesawat kepresidenan dimaksud antara lain mampu terbang selama 10–12 jam, mampu mendarat di bandara kecil, serta memiliki kapasitas sesuai rombongan kepresidenan yang berjumlah 70 orang. rarasati syarief/ rahmat sahid  http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/468376/38/