SBY Minta Kepala Daerah Komunikatif-Terkait Kerusuhan di Masyarakat

Tuesday, 14 February 2012

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama jajaran menteri terkait melakukan dialog dengan sejumlah wartawan di Istana Negara tadi malam. JAKARTA– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kepala daerah agar lebih komunikatif dengan rakyatnya. Ini dibutuhkan untuk menyelesaikan aksi demonstrasi tanpa menimbulkan kerusuhan. Presiden menilai, selama ini kerusuhan di berbagai daerah karena minimnya komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi. ”Kalau ada aspirasi dari rakyat,seharusnya gubernur, bupati, dan wali kota bisa lebih responsif.Tolong proses komunikasi antara rakyat dan pejabatnya berjalan baik,” kata Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta,tadi malam. Menurut SBY, semua permasalahan yang akan disampaikan rakyat kepada pemimpinnya seharusnya bisa terakomodasi dengan baik. ”Kalau komunikasi sudah tidak bisa berjalan, tidak bisa berkomunikasi, akan mudah terjadi kerusuhan,” tandasnya. Kepada aparat kepolisian, Presiden meminta untuk menangani para demonstran dengan baik dan tanpa kekerasan. Menurut mantan menkopolkam ini,kepolisian harus keras dan aktif menghentikan semua bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat,terlebih lagi aksi anarkistis dalam unjuk rasa. ”Dalam konteks ini saya sudah berpesan kepada Polri untuk mencegah dan menghentikan aksi unjuk rasa yang merusak. Hentikan, tidak boleh negara tidak berbuat apa-apa dan cegah korban dengan cara-cara yang tepat,”tambahnya. Sementara itu,Ketua DPD Irman Gusman menyatakan, konflik yang berujung pada kekerasan belakangan ini dipicu karena kurangnya komunikasi politik dengan masyarakat. Akibat itu,muncul kesalahpahaman yang mengarah pada tindakan anarkistis. Padahal aksi itu merugikan kepentingan masyarakat dan merusak fasilitas publik. Menurut dia, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi belum memiliki persamaan hak di depan hukum dan pemerataan kesempatan ekonomi. Contohnya,konflik agraria di Mesuji,Lampung,serta konflik pilkada di Kalimantan Tengah dan Papua Barat.”Demokrasi tanpa didukung disiplin dan penegakan hukum akan berbuah anarkisme,” kata Irman dalam diskusi pimpinan DPD dengan penggiat HAM di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta,kemarin. Untuk itu, DPD akan mendorong penyelesaian kekerasan melalui kearifan lokal.Tindakan itu penting karena demokrasi tidak bisa sekadar prosedural. Bukan hanya itu,DPD pun perlu mendorong penguatan akses publik terhadap kebijakan pemerintah, kepolisian, dan pengadilan.Lemahnya akses publik dapat menimbulkan mafia perizinan. Sekretaris Eksekutif Komisi Hak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Soesatyo mengusulkan penataan ulang mekanisme investasi. Konflik yang meledak di sejumlah daerah berkaitan dengan pertambangan dan investasi. Orientasi investasi seharusnya untuk kepentingan rakyat.”Untuk siapa investasi itu? Apakah untuk rakyat atau untuk kepentingan perusahaan?”tanya dia. Romo Benny menilai, pola pemerintah gagal membentuk paradigma penyelesaian masalah. Proses demokrasi seperti pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Dengan demikian,ketika seorang kepala daerah terpilih, yang terjadi kemudian izin pertambangan, perkebunan, dan lain-lain akan diberikan agar modal saat pilkada bisa kembali. ”Kepala daerah menguasai sendiri sumber daya alam itu tanpa memikirkan rakyat,”ungkapnya. Dalam kesempatan itu dia juga menyoroti masalah buruh. Menurutnya,salah satu bentuk pelanggaran yang kerap dialami buruh ialah wakil rakyat enggan menerima mereka yang menyampaikan aspirasinya ke Gedung MPR,DPR,dan DPD. Benny bahkan menilai sebagian besar kasus pelanggaran HAM terhadap buruh bermuara dari undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR. Untuk itu, dia berharap DPD dapat mendorong aturan hukum y.ang berpihak pada buruh. rarasati syarief/hendry sihaloho/febby kaihatu/ant http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469369/