Indra Akuntono | Inggried Dwi Wedhaswary | Rabu, 14 Maret 2012 | 10:40 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menghapus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) melalui jalur tertulis dinilai gegabah. Pengamat Pendidikan dari Universitas Paramadina, Muhammad Abduhzen mengatakan, hal itu akan semakin membuka celah kecurangan yang berpengaruh pada kualitas lulusan pendidikan tinggi di masa yang akan datang.
Apalagi, menurutnya, saat ini belum ada peta data pokok serta kualitas pendidikan secara nasional.
"Jalur undangan bisa menjadi baik hasilnya, kalau kita sudah memiliki data dan peta sekolah rapi, dan tertata lengkap. Peta kualitas sekolah dan data-data pokok pendidikan kita saja masih kacau. Kebijakan penghapusan ujian tulis SNMPTN itu akan merugikan," kata Abduhzen, Rabu (14/3/2012), di Jakarta.
Ia menjelaskan, dampak jangka panjang yang akan dituai dunia pendidikan nasional adalah terjadinya kemerosotan kualitas lulusan pendidikan tinggi ke depannya. Penghapusan ujian tulis SNMPTN juga akan semakin membuka celah-celah untuk melakukan kecurangan, baik di jenjang pendidikan menengah, mau pun di jenjang pendidikan tinggi.
Selain itu, ia juga menilai, pengawasan ketat yang dijanjikan pemerintah hanya akan menjadi formalitas belaka. Meski diawasi, menurutnya, dorongan untuk berbuat curang jauh lebih besar ketimbang kemampuan untuk melakukan pengawasan. Kecurangan akan semakin sistematis karena manipulasi nilai akan terjadi sejak kelas 1 SMA (sederajat).
"Aparatur negara kita baik di jenjang SMA maupun di Pendidikan tinggi belum bisa dipercaya, akan banyak permainan," ujarnya.
Seperti diberitakan, mulai 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana menghapus ujian tulis SNMPTN. Alasannya adalah efisiensi waktu dan anggaran yang digunakan, serta sebagai pelecut menyajikan nilai rapor dan nilai UN yang kredibel sekaligus mengintegrasikan pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi
.http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/14/10404225/Penghapusan.Ujian.Tulis.SNMPTN.Dinilai.Gegabah
Apalagi, menurutnya, saat ini belum ada peta data pokok serta kualitas pendidikan secara nasional.
"Jalur undangan bisa menjadi baik hasilnya, kalau kita sudah memiliki data dan peta sekolah rapi, dan tertata lengkap. Peta kualitas sekolah dan data-data pokok pendidikan kita saja masih kacau. Kebijakan penghapusan ujian tulis SNMPTN itu akan merugikan," kata Abduhzen, Rabu (14/3/2012), di Jakarta.
Ia menjelaskan, dampak jangka panjang yang akan dituai dunia pendidikan nasional adalah terjadinya kemerosotan kualitas lulusan pendidikan tinggi ke depannya. Penghapusan ujian tulis SNMPTN juga akan semakin membuka celah-celah untuk melakukan kecurangan, baik di jenjang pendidikan menengah, mau pun di jenjang pendidikan tinggi.
Selain itu, ia juga menilai, pengawasan ketat yang dijanjikan pemerintah hanya akan menjadi formalitas belaka. Meski diawasi, menurutnya, dorongan untuk berbuat curang jauh lebih besar ketimbang kemampuan untuk melakukan pengawasan. Kecurangan akan semakin sistematis karena manipulasi nilai akan terjadi sejak kelas 1 SMA (sederajat).
"Aparatur negara kita baik di jenjang SMA maupun di Pendidikan tinggi belum bisa dipercaya, akan banyak permainan," ujarnya.
Seperti diberitakan, mulai 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana menghapus ujian tulis SNMPTN. Alasannya adalah efisiensi waktu dan anggaran yang digunakan, serta sebagai pelecut menyajikan nilai rapor dan nilai UN yang kredibel sekaligus mengintegrasikan pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi
.http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/14/10404225/Penghapusan.Ujian.Tulis.SNMPTN.Dinilai.Gegabah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar