Calon Hakim Konstitusi Ini Punya 11 Gelar Akademis

Selasa, 04 Maret 2014 | 13:31 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. TEMPO/Seto Wardhana

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Franz Astani adalah calon hakim Mahkamah Konstitusi dengan sederet gelar akademis. Setidaknya ada sebelas gelar yang dimiliki oleh notaris ini. Deretan gelar ini pun mengundang pertanyaan dari tim pakar dan anggota Komisi Hukum saat uji kelayakan dan kepatutan (baca juga: Calon Hakim MK Dicecar Soal Jam Tidur).

Calon Hakim MK: Mobil Saya Tidak Lima, Cuma Empat.... Calon Hakim MK: Mobil Saya Tidak Lima, Cuma Empat....

Aktivis memainkan Barongsai saat aksi damai membawa pesan TRI TURA (Tiga Tuntutan Rakyak) di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, (21/01). Mereka menuntut agar pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan. TEMPO/Dasril Roszandi

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makkasar Aswanto menjadi calon hakim konstitusi yang paling banyak melakukan klarifikasi atas tudingan miring yang disampaikan padanya. Salah satu tim pakar, Husni Umar menanyakan kebenaran kabar Aswanto memiliki lima kendaraan dan punya gaya hidup mewah yaitu kerap berjalan-jalan di luar negeri.

Jadi Guru Besar, Calon Hakim MK Ini Tak Tahu Ultra Petita

Rabu, 05 Maret 2014 | 06:18 WIB

 

therecycler.com

TEMPO.CO, Jakarta - Seleksi hakim konstitusi dengan menghadirkan sebanyak delapan tokoh masyarakat dan pakar hukum rupanya membuat banyak peserta keder.  Seorang calon hakim MK, Muhammad Agus Santoso bahkan menjawab tidak pernah mendengar apa yang dimaksud dengan ultra petita.

Calon Hakim MK, Hidup Mewah dan Tak Paham Hukum : Calon Hakim MK, Hidup Mewah dan Tak Paham Hukum

Rabu, 05 Maret 2014 | 08:36 WIB

Calon hakim Mahkamah Konstitusi Dimyati Natakusumah. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dan tim pakar menguji kelayakan dan kepatutan 12 calon hakim konstitusi pekan ini. Para calon hakim ini berebut dua kursi kosong di MK, menggantikan Akil Muchtar yang diadili dalam kasus suap putusan pemilihan kepala daerah dan hakim Harjono yang segera pensiun akhir Maret ini.

Transaksi di Pelabuhan RI Bakal Wajib Rupiah

• Home
• Economy
• Sektor Riil

Sabtu, 15 Februari 2014 11:25 wib | Hendra Kusuma - Okezone

Browser anda tidak mendukung iFrame

  JAKARTA - Penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) pada setiap transaksi di pelabuhan-pelabuhan dalam negeri menjadi salah satu penyebab Rupiah melemah. Oleh karenanya, pemerintah berencana untuk mengubah skema transaksi tersebut menggunakan rupiah.

"UU dasar kita bendera Indonesia mata uang rupiah, itu berdaulat enggak Rupiah?" jelas Deputi V Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawadi saat Acara Diskusi Kalam Salman ITB di Jakarta, semalam.

"Komitmen dulu menggunakan rupiah, semua transaksi dalam negeri menggunakan Rupiah," tambah dia.

Selain itu, komitmen awal Bank Indonesia (BI) menyebutkan seluruh transaksi yang berada di Indonesia sesuai dengan UU dasar Indonesia harus menggunakan Rupiah, dan tidak menggunakan dolar.

Karenanya, penggunaan transaksi menggunakan Rupiah dapat dilakukan di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan segera meninggalkan transaksi menggunakan dolar AS. Hal ini sudah diterapkan beberapa negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia, yang transaksinya menggunakan mata uang negara masing-masing.

"Angkat Rupiahnya, seperti BI yang menyebutkan seluruh transaksi sesuai dengan UU dasar seluruh transaksi menggunakan Rupiah. Nanti kita tinggal awasi kalau yang tidak begitu, kalau ada yang menggunakan kurs dolar AS," tutupnya. (mrt)
http://economy.okezone.com/read/2014/02/15/320/941347/transaksi-di-pelabuhan-ri-bakal-wajib-rupiah 

Pakar: RUU KUHP dan KUHAP Bisa Hancurkan KPK

Oleh:

Hukum - Jumat, 14 Februari 2014 | 11:18 WIB

inilah.com/Agus Priatna

BERITA TERKAIT

INILAH, Bandung - Pakar Hukum Universitas Parahyangan Bandung Dr Agustinus Pohan menyatakan Rancangan KUHP dan KUHAP yang baru cederung akan melemahkan dan tidak memberi ruang cukup kepada institusi pemberantasan korupsi dalam penyidikan kasus korupsi.

"Dalam RUU KUHP dan KUHAP, masalah penyadapan diatur dan didalamnya tidak memandang korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, bila undang-undangnya seperti itu bagaimana nasib KPK? lambat laun KPK akan hancur," Kata Agustinus Pohan di Bandung, Jumat.

Ia menyebutkan, RUU KUHP baru menetapkan penghapusan kewenangan KPK dan instansi lainnya dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Artinya, upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dan penegak hukum korupsi lainnya dipastikan akan mengalami kemunduran.

"Selain itu, dalam RUU KUHP dan KUHAP tidak ditemukan adanya sarana khusus dalam memerangi korupsi. Masa penyadapan harus dilakukan dengan izin hakim pemeriksa, lantas bila hakimnya yang terlibat korupsi gimana?" katanya.

Sependapat dengan Pohan, Tama Satrya Langkun dari Indonesian Coruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa adanya motif lain dari proses pembentukan RUU yang baru.

"Proses dari perancangan RUU KUHP dan RUU KUHAP terkesan ada motif lain, karena pembentukan undang-undang hanya memakan waktu dua bulan, lalu menjadi undang-undang. Ada kesan mengejar target," kata Tama. Ia menambahkan KPK harusnya mempunyai UU khusus terkait masalah tersebut.

"Kewenangan penyelidikan tidak diperkenankan kepada KPK, Tipikor, dan PPATK. Itu akan semakin melenggangkan para koruptor. Jadi KPK dan PPATK itu harus mempunyai undang-undang khusus," katanya.

Lebih lanjut, Tama mengatakan pengesahan RUU KUHP dan RUU KUHAP yang baru harus ditunda, karena akan banyak yang dipertaruhkan jika pengesahan dilakukan terburu-buru.

"Pada satu sisi kita harus mendukung, tapi di sisi lain jika dipaksakan substansi belum kuat. Nghak masuk akal ketika jangka waktu penyadapan hanya 30 hari, sedangkan karakter korupsi itu biasanya dilakukan dalam kurun waktu yang panjang," katanya menambahkan.[ito]
http://www.inilahkoran.com/read/detail/2073957/pakar-ruu-kuhp-dan-kuhap-bisa-hancurkan-kpk

Pemiskinan Koruptor Jangan Sampai Salah Arah

Senin, 16 April 2012 | 16:11 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum Senior, Adnan Buyung Nasution menyatakan setuju wacana pemiskinan koruptor. Namun, harus sesuai dengan konteks hukum keadilan, yaitu harta yang diambil adalah yang menjadi hasil korupsinya. "Tidak ada dalam regulasi perundang-undangan yang mengatakan pemiskinan. Saya akan menentang hal itu, karena memiskinkan orang tanpa kesalahan tidak benar. Kalau dibiarkan celaka dong negara kita. Harus sesuai konteks," kata Buyung dalam seminar Efektivitas Penggunaan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Pemiskinan Koruptor di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2012). Jika pemiskinan tanpa konteks keadilan dilakukan, menurut Adnan, negara berpotensi sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan. "Siapa yang dibenci maka dapat dimiskinkan. Itu juga tidak benar," lanjutnya. Menurut Buyung, apabila seorang koruptor juga diduga mengalirkan dana ke orang-orang terdekatnya atau keluarga, maka, harus dibuktikan terlebih dahulu apa benar asetnya itu didapat dari hasil korupsi. Pemiskinan dan perampasan ini harus dilakukan secara rasional dengan mengedepankan sebab-akibat. "Saya hanya khawatir kita terjebak dalam nafsu yang sewenang-wenang sehingga asal memiskinkan orang," kata Adnan Buyung Nasution. http://nasional.kompas.com/read/2012/04/16/16112190/Pemiskinan.Koruptor.Jangan.Sampai.Salah.Arah

Pemiskinan Koruptor Bisa Jadi Terobosan

Senin, 16 April 2012 | 11:28 WIB JAKARTA, KOMPAS.com- Perlu terobosan baru dan tindakan konkret untuk membuat jera koruptor, di saat pidana penjara sudah dirasakan tidak efektif. Terobosan baru juga diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi kepentingan masyarakat luas. "Salah satu terobosan yang mungkin dilaksanakan dalam memberantas korupsi di Indonesia adalah pemiskinan koruptor," kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf di Jakarta, Senin (16/4/2012). Menurut Yusuf, dalam pidatonya saat membuka seminar bertema pemiskinan koruptor di kantor PPATK, Jakarta, hukuman bagi koruptor tidak bisa lagi hanya dengan pidana penjara ditambah denda. Apalagi, jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah uang yang dikorupsi. "Harus diikuti dengan perampasan atau penyitaan seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi dengan tujuan untuk memiskinkan koruptor," tambah Yusuf. Cara pemiskinan koruptor ini akan efektif untuk membasmi korupsi di Indonesia. Atau, setidaknya orang akan berpikir ulang untuk korupsi, karena saat dihukum dapat jatuh miskin, dibandingkan sebelum korupsi. http://nasional.kompas.com/read/2012/04/16/11284798/Pemiskinan.Koruptor.Bisa.Jadi.Terobosan.