Arogansi Pejabat

M Budi Santosa - OkezoneSenin, 23 Desember 2013 11:07 wib SATU lagi bukti arogansi pejabat di negeri ini. Kali ini diperankan oleh Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae memerintahkan Satpol PP untuk menutup Bandara Turelelo Soa karena tidak mendapatkan tiket pesawat. Kejadian ini terjadi pada Sabtu (21/12/2013). Kejadian arogansi pejabat yang mirip diperankan oleh mantan anggota DPR RI yang kemudian menjadi wakil ketua ombudsman Azlaini Agus, menampar petugas Gapura Angkas, hanya karena pesawatnya delay. Kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Bangka Belitung Zakaria Umar Hadi juga pernah melakukan aksi kekerasan berupa penamparan. Bukan pakai tangan, tapi pakai koran. Dia menampar pramugari Sriwijaya Air Bangka Belitung-Jakarta, Nur Febriani. Itu adalah beberapa contoh dari perilaku pejabat yang terkesan arogan dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Hanya karena kepentingan dia terganggu sedikit saja, amarahnya sudah membabi buta. Inilah cerminan perilaku pejabat seakan bangsa ini masih di era feodalisme, di mana pejabat atau jika dulu raja, ingin selalu disembah oleh rakyatnya dan selalu didahulukan kepentingan-kepentingannya. Zaman telah berubah. Feodalisme tidak berlaku lagi di negeri Indonesia yang mau tidak mau mengikuti ideologi demokrasi. Bahkan feodalisme yang dulu tumbuh subur di keraton, kini pun sudah semakin demokratis. Contoh konkret-nya adalah keraton Yogyakarta yang jauh lebih demokratis dibandingkan dengan daerah lainnya. Tapi sayang, tatkala keraton makin demokratis, justru perilaku sejumlah pejabat di negeri ini masih saja sangat feodal. Kasus ternyar yang melibatkan Bupati Ngada pantas untuk dijadikan refleksi. Apalagi seorang bupati terpilih karena dukungan dari rakyat. Jangan sampai mengkhianati rakyat dan berbuat semena-mena. Jika perilaku seperti ini terus dibiarkan, maka negeri ini akan semakin amburadul akibat kesewenang-wenangan pejabat negara. Pejabat-pejabat yang arogan seperti ini pantas untuk dilupakan pada pemilihan berikutnya. Bahkan sanksi sosial pun bisa diberikan pada partai pengusungnya, karena partai juga mesti bertanggung jawab atas perilaku pejabat yang dulu mereka dukung dalam pemilukada. Jika Bupati Ngada adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN), maka sudah semestinya PAN memberikan teguran keras kepada yang bersangkutan. Tidak bisa lagi tindakan seperti ini dibiarkan. Selain itu, Kementerian Perhubungan, dan instansi lain yang merasa dirugikan harus melakukan protes keras, jika perlu laporkan perilaku arogan seperti ini ke polisi karena sudah pasti mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Sebagai penutup, seolah tulisan para pengkhotbah, hanya imbauan agar para pejabat mawas diri, berlaku santun, menghormati kepentingan umum, dan memberikan suri tauladan yang baik, layak untuk diterapkan. Mereka adalah cermin dan panutan bagi rakyatnya. (mbs) - See more at: http://suar.okezone.com/read/2013/12/23/59/916120/arogansi-pejabat#sthash.P8NiF1To.dpuf