JAKARTA – Komisi II DPR merasa kecewa dengan sikap pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dinilai tidak bertanggung jawab atas putusan sidang etik yang telah dikeluarkan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, putusan DKPP mengenai verifikasi 18 partai politik (parpol) yang sebelumnya tidak lolos dalam verifikasi administratif untuk ikut dalam verifikasi faktual sudah sangat merepotkan banyak pihak. Namun, DKPP malah tidak bisa mempertanggungjawabkan putusannya itu.Kekecewaannya ini bermula dari ketidakhadiran Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat Komisi II DPR berupaya untuk mengklarifikasi putusan tersebut.
“Kita sudah mengingatkan bahwa putusan DKPP sudah melampaui kewenangan.Yang datang berarti gentle (jantan). Menurut saya seharusnya Pak Jimly selaku pimpinan DKPP bertanggung jawab soal putusan itu,” ujar dia saat diwawancarai wartawan di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Sebelumnya,Komisi II DPR telah mengundang pimpinan DKPP pada Selasa (5/12) malam untuk mengklarifikasi putusan DKPP yang dinilai telah melampaui kewenangan.
Namun, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie tidak memenuhi undangan tersebut. Sementara itu, anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengklaim DKPP telah memberikan sanksi kepada KPU dalam putusan sidang etik beberapa waktu lalu. Namun, dia menyatakan putusan DKPP itu tidak memiliki iktikad buruk bagi penyelenggaraan pemilu. “Kalau ditanya apakah DKPP memberikan sanksi kepada KPU, kewajiban KPU melaksanakan verifikasi faktual 18 parpol itu juga merupakan sanksi dari DKPP.
Artinya kami juga sudah memberikan sanksi kepada KPU melalui hal itu. Itu kan amar makruf nahi munkar,”tuturnya. Hidayat menyampaikan,putusan DKPP ini seharusnya dilihat secara umum,bukan secara parsial. Kendati terus dikritik, pihaknya menganggap semua komentar atas putusan DKPP ini sebagai bahan pengayaan dan pemahaman untuk penyelenggaraan pemilu agar lebih baik. ● radi saputro
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, putusan DKPP mengenai verifikasi 18 partai politik (parpol) yang sebelumnya tidak lolos dalam verifikasi administratif untuk ikut dalam verifikasi faktual sudah sangat merepotkan banyak pihak. Namun, DKPP malah tidak bisa mempertanggungjawabkan putusannya itu.Kekecewaannya ini bermula dari ketidakhadiran Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat Komisi II DPR berupaya untuk mengklarifikasi putusan tersebut.
“Kita sudah mengingatkan bahwa putusan DKPP sudah melampaui kewenangan.Yang datang berarti gentle (jantan). Menurut saya seharusnya Pak Jimly selaku pimpinan DKPP bertanggung jawab soal putusan itu,” ujar dia saat diwawancarai wartawan di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Sebelumnya,Komisi II DPR telah mengundang pimpinan DKPP pada Selasa (5/12) malam untuk mengklarifikasi putusan DKPP yang dinilai telah melampaui kewenangan.
Namun, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie tidak memenuhi undangan tersebut. Sementara itu, anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengklaim DKPP telah memberikan sanksi kepada KPU dalam putusan sidang etik beberapa waktu lalu. Namun, dia menyatakan putusan DKPP itu tidak memiliki iktikad buruk bagi penyelenggaraan pemilu. “Kalau ditanya apakah DKPP memberikan sanksi kepada KPU, kewajiban KPU melaksanakan verifikasi faktual 18 parpol itu juga merupakan sanksi dari DKPP.
Artinya kami juga sudah memberikan sanksi kepada KPU melalui hal itu. Itu kan amar makruf nahi munkar,”tuturnya. Hidayat menyampaikan,putusan DKPP ini seharusnya dilihat secara umum,bukan secara parsial. Kendati terus dikritik, pihaknya menganggap semua komentar atas putusan DKPP ini sebagai bahan pengayaan dan pemahaman untuk penyelenggaraan pemilu agar lebih baik. ● radi saputro
http://www.seputar-indonesia.com/news/dpr-kritik-ketidakhadiran-pimpinan-dkpp
Tidak ada komentar:
Posting Komentar