Martin Bagya Kertiyasa - Okezone
Senin, 29 Oktober 2012 09:08 wib
Ilustrasi. (Foto: Corbis)
JAKARTA - Direktur utama (dirut) Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dituntut untuk memberikan bukti adanya kongkalingkong
dengan DPR. Namun, laporan yang menharuskan para dirut BUMN tersebut
menyertakan laporan faktual hukum dinilai sullit untuk dilakukan.
"Saya diminta laporkan untuk bukti faktual hukum ke KPK, itu tidak mungkin ada. Ribuan dirut BUMN juga tidak akan mampu buktikan itu," kata Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismet Hasan Putro
Dia mengakui memang saat baru menjabat, memang salah satu sekertarisnya mengungkapkan adanya pemberian upeti ke DPR. Namun, hal tersebut dia tolak. Ismed
menambahkan, dia siap menerima konsekuensi yang terjadi. "Tapi kenyataannya tidak ada yang terjadi tuh," tambahnya.
Menurutnya, tidak semua Dirut BUMN berani untuk mengambil keputusan tersebut. "Saya ngeyel saja ngomong di media, tapi Dirut BUMN yang lainnya tidak. Jadi kalau saya dipecat tidak apa-apa, ya saya lebih enak menjalankan bisnis saya," kata dia.
Ismed yang berasal dari perusahaan swasta memang agak canggung ketika diminta untuk memberikan upeti tersebut. Menurut Ismet, tradisi tersebut memang harus berhenti saat dia menjabat. Kala ditanya masalah laporan penggunaan dana dia mengatakan penggunaan dana tersebut juga masuk dalam laporan. "Dana lain-lain," tambah dia.
Karenannya, dia mengimbau dengan Surat Edaran (SE) Nomor 542, dapat dijadikan panduan para direksi untuk prudent dan akuntable. "Tapi sistem yang baku untuk mengontrol di internal DPR itu diperlukan," tambah dia.
Hal tersebut, harus dilakukan untuk meneyelamatkan aset BUMN yang mencapai Rp3.000 triliun. Selain itu, dia juga meminta agar DPR melakukan terobosan agar terjadi sinergi.
Di sisi lain, tata kelola BUMN harus sesuai target pemerintah agar menjadi penggerak roda ekonomi yagn lebih signifikan. Dia mengungkapkan, banyak BUMN yang tingkat labanya harus ditingkatkan agar tidak stagnan. "Ke depan transparansi dan akuntabilitas melibatkan publik, agar ke depan BUMN tidak menjadi paradigma yang tidak tersentuh," tukas dia. (mrt)
"Saya diminta laporkan untuk bukti faktual hukum ke KPK, itu tidak mungkin ada. Ribuan dirut BUMN juga tidak akan mampu buktikan itu," kata Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismet Hasan Putro
Dia mengakui memang saat baru menjabat, memang salah satu sekertarisnya mengungkapkan adanya pemberian upeti ke DPR. Namun, hal tersebut dia tolak. Ismed
menambahkan, dia siap menerima konsekuensi yang terjadi. "Tapi kenyataannya tidak ada yang terjadi tuh," tambahnya.
Menurutnya, tidak semua Dirut BUMN berani untuk mengambil keputusan tersebut. "Saya ngeyel saja ngomong di media, tapi Dirut BUMN yang lainnya tidak. Jadi kalau saya dipecat tidak apa-apa, ya saya lebih enak menjalankan bisnis saya," kata dia.
Ismed yang berasal dari perusahaan swasta memang agak canggung ketika diminta untuk memberikan upeti tersebut. Menurut Ismet, tradisi tersebut memang harus berhenti saat dia menjabat. Kala ditanya masalah laporan penggunaan dana dia mengatakan penggunaan dana tersebut juga masuk dalam laporan. "Dana lain-lain," tambah dia.
Karenannya, dia mengimbau dengan Surat Edaran (SE) Nomor 542, dapat dijadikan panduan para direksi untuk prudent dan akuntable. "Tapi sistem yang baku untuk mengontrol di internal DPR itu diperlukan," tambah dia.
Hal tersebut, harus dilakukan untuk meneyelamatkan aset BUMN yang mencapai Rp3.000 triliun. Selain itu, dia juga meminta agar DPR melakukan terobosan agar terjadi sinergi.
Di sisi lain, tata kelola BUMN harus sesuai target pemerintah agar menjadi penggerak roda ekonomi yagn lebih signifikan. Dia mengungkapkan, banyak BUMN yang tingkat labanya harus ditingkatkan agar tidak stagnan. "Ke depan transparansi dan akuntabilitas melibatkan publik, agar ke depan BUMN tidak menjadi paradigma yang tidak tersentuh," tukas dia. (mrt)
http://economy.okezone.com/read/2012/10/29/320/710363/dirut-bumn-tak-akan-mampu-beri-bukti-ke-kpk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar