Susi Fatimah - Okezone
Senin, 9 April 2012 10:35 wib
JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi berlebihan terkait keretakan koalisi partai politik usai sidang paripurna DPR tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, sambung Bambang, kegelisahan dan ketidaknyamanan rakyat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari isu kenaikan BBM sama sekali tidak mendapat perhatian dari Pemerintah.
"Reaksi berlebihan presiden atas keretakan koalisi Parpol pendukung pemerintah menjadikan pemerintahan ini tampak egois. Presiden dan Pemerintah lebih mementingkan proses konsolidasi koalisi parpol dan kabinet daripada rakyat," ujar Bambang dalam pesan singkat yang diterimaokezone, Senin (9/4/2012).
Bambang mengatakan, paska sidang paripurna DPR yang membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, tampak sangat jelas jika Presiden memberi sinyal agar PKS mundur dari koalisi parpol pendukung pemerintah. Bahkan pertemuan pimpinan parpol anggota koalisi yang digelar SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat tidak dihadiri oleh elit PKS.
"Padahal, saat SBY sibuk mengonsolidasi koalisi, rakyat harus menghadapi kenyataan yang tidak mengenakan. Para ibu rumah tangga gelisah karena harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik akibat dorongan dari isu kenaikan harga BBM bersubsidi," tutur anggota komisi hukum DPR ini.
Seharusnya, lanjut Bambang, Pemerintah menunjukan tanggungjawabnya sebagai regulator, karena kenaikan harga kebutuhan pokok justru disebabkan oleh ulah pemerintah yang tidak arif dalam mengelola isu dan rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sementara tidak ada anggota kabinet yang menunjukan kepedulian terhadap fakta-fakta yang mengemuka di pasar komoditi kebutuhan pokok rakyat. "Masyarakat mengeluh dan bertanya mengapa harga kebutuhan pokok tidak segera turun setelah harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik pada awal April lalu? Pemerintah seharusnya responsif dan sigap mengoreksi harga kebutuhan pokok," katanya.
Pemerintah malah lebih sibuk mengurus dirinya sendiri. Setelah menekan PKS untuk mundur dari koalisi dan kabinet, kantor kepresidenan kini sudah menghembuskan lagi isu reshuffle kabinet. “Padahal isu reshuffle kabinet tidak bisa menurunkan harga kebutuhan pokok. Lalu, siapa yang mengelola kepentingan dan masalah yang dihadapi rakyat?," paparnya.
Di sisi lain, sambung Bambang, kegelisahan dan ketidaknyamanan rakyat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari isu kenaikan BBM sama sekali tidak mendapat perhatian dari Pemerintah.
"Reaksi berlebihan presiden atas keretakan koalisi Parpol pendukung pemerintah menjadikan pemerintahan ini tampak egois. Presiden dan Pemerintah lebih mementingkan proses konsolidasi koalisi parpol dan kabinet daripada rakyat," ujar Bambang dalam pesan singkat yang diterimaokezone, Senin (9/4/2012).
Bambang mengatakan, paska sidang paripurna DPR yang membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, tampak sangat jelas jika Presiden memberi sinyal agar PKS mundur dari koalisi parpol pendukung pemerintah. Bahkan pertemuan pimpinan parpol anggota koalisi yang digelar SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat tidak dihadiri oleh elit PKS.
"Padahal, saat SBY sibuk mengonsolidasi koalisi, rakyat harus menghadapi kenyataan yang tidak mengenakan. Para ibu rumah tangga gelisah karena harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik akibat dorongan dari isu kenaikan harga BBM bersubsidi," tutur anggota komisi hukum DPR ini.
Seharusnya, lanjut Bambang, Pemerintah menunjukan tanggungjawabnya sebagai regulator, karena kenaikan harga kebutuhan pokok justru disebabkan oleh ulah pemerintah yang tidak arif dalam mengelola isu dan rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sementara tidak ada anggota kabinet yang menunjukan kepedulian terhadap fakta-fakta yang mengemuka di pasar komoditi kebutuhan pokok rakyat. "Masyarakat mengeluh dan bertanya mengapa harga kebutuhan pokok tidak segera turun setelah harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik pada awal April lalu? Pemerintah seharusnya responsif dan sigap mengoreksi harga kebutuhan pokok," katanya.
Pemerintah malah lebih sibuk mengurus dirinya sendiri. Setelah menekan PKS untuk mundur dari koalisi dan kabinet, kantor kepresidenan kini sudah menghembuskan lagi isu reshuffle kabinet. “Padahal isu reshuffle kabinet tidak bisa menurunkan harga kebutuhan pokok. Lalu, siapa yang mengelola kepentingan dan masalah yang dihadapi rakyat?," paparnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar