AKSI MASSA DI BIMA-Izin Bupati yang Memicu Masalah

Friday, 27 January 2012

Ketika api berkobar dan asap hitam membubung seiring kedatangan ribuan orang kemarin siang,di manakah Bupati Ferry Zulkarnain? Orang nomor satu di Kabupaten Bima itu ternyata tidak berada di kantor.Menurut staf ahli bupati, Abubakar,Ferry berada di Bandara Muhammad Salahuddin Bima bersiap menjemput anggota DPR yang akan melakukan kunjungan kerja. “Dapat informasi dari Sekretaris Daerah,saat itu Bapak sedang menjemput anggota Komisi II DPR di Bandara Bima,”katanya dihubungi kemarin.Menurut dia,seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Bima shockdengan peristiwa pembakaran tersebut.“Kami belum tahu besok (hari ini) akan berkantor di mana,” tambah dia. Dalam kejadian itu, Abubakar mengaku juga tidak berada di lokasi karena sedang salat. Namun tiba-tiba massa yang sedang berdemo tampak sporadis melakukan pembakaran. “Polisi tampaknya kewalahan untuk menghalau massa saat itu,” pungkasnya. Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan Bupati Ferry Zulkarnain dalam keadaan aman.“Sampai sekarang nggakada laporan tentang Bupati atau kecelakaan,”katanya di Jakarta kemarin. Bupati Ferry menjadi sasaran kemarahan massa karena dianggap tak mau segera mencabut SK Bupati 188/2010 yang memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk PT Sumber Mineral Nusantara.Dengan IUP tersebut,PT SMN memiliki kuasa untuk menambang emas di lahan seluas 24.980 ha di Kecamatan Lambu,Sape,dan Langgudu. Tambang emas itulah yang dianggap warga sebagai ancaman bagi kehidupan mereka. Bukan saja dikhawatirkan akan merusak sumber air,tetapi juga mematikan lahan pertanian bawang merah yang menjadi andalan warga.Warga tiga kecamatan telah menggelar aksi unjuk rasa menentang usaha tambang itu di Pelabuhan Sape,24 Desember 2011. Aksi itu berakhir bentrok dengan polisi.Dua warga tewas.Di sisi lain,polisi menangkap 53 warga dan menahan mereka dalam aksi kerusuhan tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah merekomendasikan agar IUP PT SMN dicabut. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan,Bupati Bima Ferry Zulkarnai dapat mencabut IUP tersebut tanpa intervensi pemerintah.”Itu tanggung jawab Bupati.Dia sendiri yang mengeluarkan, pertimbangannya apa waktu mengeluarkan izin, lalu sekarang kalau sudah terjadi begitu ya harus di-handle,” kata Hatta belum lama ini. Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko mengaku tetap mengusulkan pembentukan Pansus Agraria untuk menyelesaikan berbagai sengketa pertanahan. Hingga kemarin,50 anggota DPR sudah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk membentuk Pansus Agraria.“Bila sudah terkumpul 100 tanda tangan akan kami ajukan dalam rapat paripurna untuk dibentuk Pansus Agraria,” katanya. HENDRY SIHALOHO/ OKEZONE http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/464149/