Saturday, 28 January 2012 JAKARTA– Dua kerusuhan besar di Mesuji, Lampung dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditengarai merupakan permainan politik tingkat tinggi. Pemerintah harus mewaspadai desain kerusuhan besar.
Pengamat intelijen Wawan Purwanto mengatakan, ada pihak yang sengaja dan berupaya menciptakan kerusuhan secara berbarengan di dua daerah itu. ”Ini semua tidak terjadi mendadak, tapi direncanakan,” kata Wawan kepada SINDO di Jakarta kemarin. Menurutnya, gerakan massa di dua daerah itu terorganisasi dan digerakkan aktor intelektual.Wawan mengatakan, yang paling bertanggung jawab adalah unsur pemerintahan di daerah.
Mereka yang memiliki kewenangan penuh untuk penanganan persoalan sosial. Mengenai kerusuhan di Bima,Wawan yakin, intelijen sudah memiliki informasi dan menyampaikannya kepada pemangku kebijakan di daerah menyangkut potensi kerusuhan. Namun, informasi itu tidak direspons cepat oleh pemerintah daerah di Bima.”Karena tak ada respons sama sekali, masyarakat tak puas dan kembali menciptakan kerusuhan,” ungkapnya.
Ketua DPD Irman Gusman berpendapat untuk menyelesaikan konflik sosial harus dicari tahu akar permasalahannya. Dia mengemukakan beberapa faktor yang berkaitan dengan sumber daya lahan,kemiskinan, hukum, dan ketidakadilan menjadi penyebab konflik. Untuk itu, menurut Irman, pada awal Februari DPD akan membentuk Pansus Konflik Agraria beranggotakan 15 orang.
Pansus ini dibentuk untuk mendorong reformasi agraria dan menemukan akar penyebab konflik serta memberikan rekomendasi bagaimana mengembalikan hak-hak kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. ”Kita harus kembali ke konstitusi. Jadi kesejahteraan SDA, bumi, air, dan segala macam isinya yang terkandung di dalamnya untuk rakyat.Kita tidak ingin timbul konflik lagi, kita ingin lihat rakyat sejahtera.
Arahnya menuju perbaikan supaya ada landasan hukum untuk semua masyarakat,” tuturnya. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan, Polri sudah mengantongi identitas provokator kerusuhan pembakaran Kantor Bupati Bima dan Kantor KPUD setempat. ”Kurang lebih ada 10 provokator,” katanya di Mabes Polri,Jakarta,kemarin.
Boy melanjutkan, polisi masih terus memantau pergerakan massa dan menyelidiki aktor intelektual yang menghasut massa untuk berbuat anarkistis. Kerusuhan di Bima terjadi pada Kamis (26/1).Dalam kerusuhan itu Kantor Bupati dan KPUD dibakar. Massa juga menyerang Lapas Bima dan mengeluarkan tahanan.Massa menuntut pencabutan SK Bupati No 188 tentang Izin Pertambangan yang diserahkan kepada PT Sumber Mineral Nusantara.
Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo akan menindak tegas aksi anarkistis di Bima. Menurut Kapolri, Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Arif Wachyunadi sudah berada di Bima untuk melakukan langkah pengamanan. ”Situasi sudah bisa di-handle Kapolda dibantu TNI dan Polda Jawa Timur,” kata Pradopo di Nusa Dua,Bali,kemarin.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memerintahkan kepala daerah,baik gubernur maupun bupati, memperketat pemberian izin tambang. Jero Wacik memastikan Surat Keputusan Bupati Bima No 188/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan PT SMN sudah dicabut. krisiandi sacawisastra/ miftahul chusna/ dyah ayu pamela/ nanang wijayanto
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/464372/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar