JAKARTA–Rencana Partai Nasdem mengguyur calegnya hingga Rp 10 miliar per orang ditanggapi beragam para tokoh partai-partai lama. Heboh politik karena manuver partai baru binaan Surya Paloh tersebut membuat para politisi partai-partai tersebut saling intai dan saling serang. Sikap tidak mau kalah ditunjukkan politisi dari Partai Golkar, Hadjrianto Tohari.
Ketika ditanya soal kemampuan partai membiayai calegnya, menurutnya Golkar juga jauh lebih kuat. "Golkar lebih siap," kata Tohari, di Gedung DPR. Menurut hitungannya, Partai Nasdem bisa menggelontorkan dana sekitar Rp 1 triliun. Menurutnya, angka tersebut masih terjangkau dan bias dipenuhi oleh Partai Golkar. ”Kalau setiap dapil Rp 20 miliar dan ada 77 dapil, Cuma Rp 1,4 triliun,” katanya.
Namun, katanya, meskipun sanggup kebijakan itu tentu belum tentu dijadikan strategi politik Partai Golkar. Menurutnya, yang paling penting adalah peroleh dana kampanye yang clear dan bias dipertanggungjawabkan. "Bukan hanya partai baru, partai lama juga harus clear," tandasnya. Sementara itu, Sekjen PPP M Romahurmuziy, mengatakan partai harus berani membuka asal muasal anggaran tersebut demi menunjukkan prinsip transparansi.
“Saya senang ada partai membiayai calegnya karena banyak orang-orang yang memiliki kemampuan intelektualitas tapi tidak punya kemampuan logistik. Tapi yang mesti diingat oleh Nasdem adalah bahwa semua harus transparan, terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau dari orang dan perusahaan itu ada batasannya dalam UU Pemilu,” kata politisi yang akrab disapa Romi ini di DPR, kemarin.
Namun, Romi juga berpendapat parpol seharusnya mengedepankan ideologi karena pemilih tidak memilih karena kekuatan uang. Lantas bagaimana sikap PKS? "Uang memang penting tetapi bukan segala-galanya. Bagaimanapun terbaik adalah mengedukasi masyarakat pemilih," pengurus DPP PKS Mardani. Menurutnya, partai cukup percaya dengan sejumlah strategi tanpa harus mengiming-imingi uang.
Sekjen PAN Taufik Kurniawan menganggap, apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem mengesankan gambaran ketidak santunan politik transaksional. “Hal itu sangat disayangkan jika memang benar sampai terjadi penggolontoran dana Rp 5-10 miliar per calegnya. Kalau 77 dapil itu sudah keluar Rp 770 miliar. Jujur saya sangat menyayangkan hal itu.
Justru di era reformasi ini terkait pola pragmatisme pengelolaan dana parpol kan diatur UU,” kata Taufik kepadaINDOPOS di Gedung DPR, Senayan, kemarin, (11/6). Karena itu, Taufik yang masih aktif duduk sebagai Wakil Ketua DPR ini, mengajak tokoh parpol lain untuk lebih santun dalam berpolitik. Tidak mempertontonkan cara berpolitik transaksional, yang makin membuat masyarakat berfikir bahwa politik itu tidak lebih dari transaksi yang melibatkan uang banyak di dalamnya.
“Marilah berlomba-lomba mencari kebaikan untuk rakyat. Dengan rasa hati jangan kesombongan. Kalau komunikasi politik dibangun dengan kesombongan dan kepongahan itu tidak baik,” katanya. Tidak hanya itu, taufik juga mengkrtik partai-partai yang cara berpolitiknya lebih mengedepankan modal dan materi. Menurutnya, hal ini sangat tidak baik bagi pembelajaran politik di masyakat.
Apalagi rencana pengeluaran anggaran dalam jumlah besar yang diumbar pada publik. “Saya percaya lain parpol lain cara kelola, lain koki lain masakannya. Tapi rakyat butuh koki yang tidak senang mengumbar material. Ada Rp 770 miliar itu artinya mengumbar materi, kesannya jelas ada politik transaksional. Marilah membangun etika berpolitik yang santun dan tansparan,” pungkasnya.
Kritik keras ternyata dilontarkan oleh Waketum PD Max Sopacua. Dirinya menilai langkah partai NasDem yang berani memodali calegnya Rp 5-10 miliar, merupakan hal yang kurang pantas, hal itu sama saja menyiratkan bahwa Nasdem membeli suara rakyat dengan uang. “Saya geli-geli juga, belum pernah terjadi partai memodali caleg. Mungkin itu kebijakan mereka menutupi kelemahan.
Saya pikir Nasdem dengan promosi setiap hari sudah afdol. Tapi kalau memodali caleg juga silakan saja, tapi apakah itu lazim dilakukan juga,” kata Max di Gedung DPR, Senayan. Menurut Max, praktik semacam ini jelas tak lazim di negara demokrasi. Menurut dia, Nasdem sedang mempersilakan calegnya membeli suara rakyat dengan uang.
“Saya kira tidak dikatakan itu kotor atau tidak tapi tidak lazim. Dan saya pikir ada sebuah fenomena mendingan beli caleg, itu namanya membeli caleg, sama dengan membeli suara rakyat. Sudah memaksakan caleg harus masuk DPR dengan cara apapun termasuk dengan uang,” paparnya. Lebih lanjut, mantan wartawan TVRI ini mengaku yakin, kalau anggota DPR dari PD tak akan berbelok ke Nasdem hanya karena diimingi-imingi dana kampanye.
“Tentu caleg kami punya harga diri. Malu juga caleg duduk di DPR dimodalin partai. Jadi bukan kemampuan orang tersebut mendulang suara tapi dibantu partai. Saya kira itu tidak masuk akal menurut otak saya,” katanya. Secara terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan, target yang diterapkan partainya adalah meraih satu kursi DPR di setiap dapil.
Dengan target tersebut, jika dihitung maka modal yang disiapkan untuk caleg tidak lebih dari Rp 1 triliun. ”Kita juga mesti kerja keras untuk meraih target itu,” katanya. Menurutnya, tidak ada kontrak politik antara Nasdem dengan calegnya. Namun nantinya caleg harus ikut perintah parpol sejak kampanye. "Di 77 dapil semua calegnya bekerja dan bekerjasama secara simultan sesuai pola kampanye Nasdem," tururnya.
Dia berharap, strategi politik tersebut jangan dijadikan bahan kampanye negatif. Sebab, katanya, hal itu merupakan bagian dari perbaikan kaderisasi partai, khususnya di legislatif. "Jangan dibolak-balik logikanya, kita ingin memperbaiki rekrutmen bukan membeli suara rakyat. Hanya membekali caleg. Kan tidak bisa modal bambu runcing," tandasnya. (dms)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar