JAKARTA– Problem penyerapan anggaran seperti tanpa solusi. Dari tahun ke tahun penyerapan anggaran selalu di bawah target. Untuk 2012, realisasi belanja negara hanya mencapai 95,6%.
Realisasi belanja yang tak memenuhi target itu berdampak pada minimnya kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2012.Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga akhir tahun lalu realisasi belanja negara hanya mencapai Rp1.479 triliun atau lebih rendah 4,4% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2012, Rp1.548 triliun.
Realisasi belanja kementerian/ lembaga (K/L) lebih buruk.Penyerapan belanja K/L diperkirakan hanya menyentuh angka 88% dari target APBN-P 2012 yang ditetapkan sebesar Rp547,9 triliun.Parahnya, pos dengan tingkat penyerapan anggaran terminim adalah belanja modal, yang hanya mencapai 78%.Padahal, belanja modal diharapkan bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyayangkan kegagalan pemerintah merealisasikan target penyerapan anggaran belanja.Penyerapan belanja modal yang rendah menunjukkan koordinasi di antara kementerian dan lembaga tidak berjalan. “Ini menunjukkan belum ada koordinasi yang baik di antara kementerian dan lembaga terkait. Barangkali mereka ada yang takut diperiksa KPK sehingga memilih proyek infrastruktur tidak jalan.Padahal sektor ini sangat vital,” ungkap Sofjan Wanandi saat dihubungi harian SINDO di Jakarta kemarin.
Dalam pandangannya, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masih di atas kertas.Padahal, dengan kualitas infrastruktur yang buruk, biaya produksi akan semakin meningkat. “Pemerintah juga seharusnya mengurangi subsidi, dan dialihkan untuk belanja modal seperti belanja infrastruktur. Ini bukan hanya untuk pengusaha saja, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita,” kata Sofjan Wanandi.
Menkeu Agus Martowardojo mengakui realisasi belanja negara pada 2012 di bawah target.Menurutnya, salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan belanja negara lantaran ada beberapa pos anggaran yang memang tidak bisa dipakai tahun lalu karena sejumlah alasan. Di antara pos anggaran dimaksud adalah belanja sebesar Rp30,6 triliun yang diperuntukkan bagi kompensasi perubahan besaran subsidi.
Anggaran yang diajukan pada APBN-P 2012 tersebut semula disiapkan untuk kompensasi jika ada kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2012.Namun, lantaran tidak ada kenaikan, dananya tidak terpakai. “Itu salah satu yang bikin realisasi rendah. Ada danadana antisipasi risiko yang kita cadangkan tidak perlu kita pakai,”tutur Agus Marto.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu menambahkan, realisasi belanja K/L pada 2012 juga tidak sesuai harapannya. Semula dia menargetkan pencapaian 90%, namun kenyataannya hanya 88%. Realisasi sebesar itu menyimpang dari tren pada tahuntahun sebelumnya, di mana realisasi belanja K/L biasa berada di kisaran 90% (lihat info grafis). “Kalau belanja K/L lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu karena (belanja) K/L, itu realisasinya kira- kira 88%. Biasanya di kisaran 90%,” ucapnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, rendahnya realisasi belanja pemerintah pada 2012, terutama belanja modal, dipastikan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Kendati begitu, Bambang optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa menyentuh 6,3%.
“(Ekonomi) harusnya masih bisa tumbuh 6,5%,tetapi meleset jadi 6,3%.Mungkin sebagian karena kita tidak bisa merealisasikan belanja, terutama belanja modal jadi berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan. Mungkin dampaknya 0,1-0,2%,tapi menurut saya itu sangat berguna,” ungkapnya.
Bambang mengakui tidak semua belanja memiliki dampak ganda sehingga kontribusi lambatnya belanja pemerintah terhadap pertumbuhan harus dilihat lebih detail.“Yang tidak terealisasi kita belum tahu.Artinya,harus lihat detail apa yang tidak terealisasi,” ucapnya. Ekonom Unika Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko, menilai pemerintah harus memperbaiki sisi regulasi demi memperkuat penyerapan belanja modal tahun ini.
Selain itu, kualitas dan kapasitas birokrasi juga mesti diperhatikan. “Tiga masalah itu paling penting disikapi pemerintah dengan progresif. Dari regulasi pengadaan tanah/ lahan,aturan tata ruang wilayah, hingga kualitas dan kapasitas birokrasi kita memang perlu dibenahi, terutama di daerah,”katanya. Dia memprediksi, dengan kondisi sekarang, penyerapan belanja modal pada 2013 sulit ditingkatkan.“Kalau dibenahi, bisa naik satu sampai dua persen.Tapi kalau tidak, bisa stagnan, bahkan penyerapannya bisa lebih rendah dari tahun 2012, ”ungkapnya.
Ekonom LIPI, Latif Adam, menilai perlunya ada transparansi penggunaan belanja modal dari kementerian maupun lembaga terkait. Hal tersebut perlu diketahui masyarakat lantaran peruntukannya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat,terutama di daerah.“Yang diperlukan bukan hanya memperjelas aturan regulasi yang masih tumpang tindih saja.Selain itu perlu ada transparansi, berapa besaran anggaran untuk belanja modal terutama belanja infrastruktur,” katanya.
Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan,belanja negara yang mencapai 95,6% akan memberikan andil terhadap pertumbuhan nasional sekitar 2%. “Kalau belanja pemerintah optimal 100% dan berkualitas, andilnya bisa 2- 2,5% terhadap pertumbuhan. Artinya, pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi di atas 6,3%,” tutur Ryan kepada SINDO kemarin.
Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto menuturkan, realisasi penyerapan belanja K/L yang mencapai 88% merupakan realisasi per 26 Desember.
Dia berharap realisasi akan mengalami kenaikan saat tutup buku.Kuntoro juga memastikan TEPPA akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyerapan anggaran tahun 2012. “Mudah-mudahan (realisasi) naik setelah konsolidasi tuntas minggu depan,”ucap Kuntoro. ● maesaroh/ichsan amin
Realisasi belanja yang tak memenuhi target itu berdampak pada minimnya kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2012.Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga akhir tahun lalu realisasi belanja negara hanya mencapai Rp1.479 triliun atau lebih rendah 4,4% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2012, Rp1.548 triliun.
Realisasi belanja kementerian/ lembaga (K/L) lebih buruk.Penyerapan belanja K/L diperkirakan hanya menyentuh angka 88% dari target APBN-P 2012 yang ditetapkan sebesar Rp547,9 triliun.Parahnya, pos dengan tingkat penyerapan anggaran terminim adalah belanja modal, yang hanya mencapai 78%.Padahal, belanja modal diharapkan bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyayangkan kegagalan pemerintah merealisasikan target penyerapan anggaran belanja.Penyerapan belanja modal yang rendah menunjukkan koordinasi di antara kementerian dan lembaga tidak berjalan. “Ini menunjukkan belum ada koordinasi yang baik di antara kementerian dan lembaga terkait. Barangkali mereka ada yang takut diperiksa KPK sehingga memilih proyek infrastruktur tidak jalan.Padahal sektor ini sangat vital,” ungkap Sofjan Wanandi saat dihubungi harian SINDO di Jakarta kemarin.
Dalam pandangannya, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masih di atas kertas.Padahal, dengan kualitas infrastruktur yang buruk, biaya produksi akan semakin meningkat. “Pemerintah juga seharusnya mengurangi subsidi, dan dialihkan untuk belanja modal seperti belanja infrastruktur. Ini bukan hanya untuk pengusaha saja, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita,” kata Sofjan Wanandi.
Menkeu Agus Martowardojo mengakui realisasi belanja negara pada 2012 di bawah target.Menurutnya, salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan belanja negara lantaran ada beberapa pos anggaran yang memang tidak bisa dipakai tahun lalu karena sejumlah alasan. Di antara pos anggaran dimaksud adalah belanja sebesar Rp30,6 triliun yang diperuntukkan bagi kompensasi perubahan besaran subsidi.
Anggaran yang diajukan pada APBN-P 2012 tersebut semula disiapkan untuk kompensasi jika ada kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2012.Namun, lantaran tidak ada kenaikan, dananya tidak terpakai. “Itu salah satu yang bikin realisasi rendah. Ada danadana antisipasi risiko yang kita cadangkan tidak perlu kita pakai,”tutur Agus Marto.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu menambahkan, realisasi belanja K/L pada 2012 juga tidak sesuai harapannya. Semula dia menargetkan pencapaian 90%, namun kenyataannya hanya 88%. Realisasi sebesar itu menyimpang dari tren pada tahuntahun sebelumnya, di mana realisasi belanja K/L biasa berada di kisaran 90% (lihat info grafis). “Kalau belanja K/L lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu karena (belanja) K/L, itu realisasinya kira- kira 88%. Biasanya di kisaran 90%,” ucapnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, rendahnya realisasi belanja pemerintah pada 2012, terutama belanja modal, dipastikan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Kendati begitu, Bambang optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa menyentuh 6,3%.
“(Ekonomi) harusnya masih bisa tumbuh 6,5%,tetapi meleset jadi 6,3%.Mungkin sebagian karena kita tidak bisa merealisasikan belanja, terutama belanja modal jadi berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan. Mungkin dampaknya 0,1-0,2%,tapi menurut saya itu sangat berguna,” ungkapnya.
Bambang mengakui tidak semua belanja memiliki dampak ganda sehingga kontribusi lambatnya belanja pemerintah terhadap pertumbuhan harus dilihat lebih detail.“Yang tidak terealisasi kita belum tahu.Artinya,harus lihat detail apa yang tidak terealisasi,” ucapnya. Ekonom Unika Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko, menilai pemerintah harus memperbaiki sisi regulasi demi memperkuat penyerapan belanja modal tahun ini.
Selain itu, kualitas dan kapasitas birokrasi juga mesti diperhatikan. “Tiga masalah itu paling penting disikapi pemerintah dengan progresif. Dari regulasi pengadaan tanah/ lahan,aturan tata ruang wilayah, hingga kualitas dan kapasitas birokrasi kita memang perlu dibenahi, terutama di daerah,”katanya. Dia memprediksi, dengan kondisi sekarang, penyerapan belanja modal pada 2013 sulit ditingkatkan.“Kalau dibenahi, bisa naik satu sampai dua persen.Tapi kalau tidak, bisa stagnan, bahkan penyerapannya bisa lebih rendah dari tahun 2012, ”ungkapnya.
Ekonom LIPI, Latif Adam, menilai perlunya ada transparansi penggunaan belanja modal dari kementerian maupun lembaga terkait. Hal tersebut perlu diketahui masyarakat lantaran peruntukannya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat,terutama di daerah.“Yang diperlukan bukan hanya memperjelas aturan regulasi yang masih tumpang tindih saja.Selain itu perlu ada transparansi, berapa besaran anggaran untuk belanja modal terutama belanja infrastruktur,” katanya.
Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan,belanja negara yang mencapai 95,6% akan memberikan andil terhadap pertumbuhan nasional sekitar 2%. “Kalau belanja pemerintah optimal 100% dan berkualitas, andilnya bisa 2- 2,5% terhadap pertumbuhan. Artinya, pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi di atas 6,3%,” tutur Ryan kepada SINDO kemarin.
Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto menuturkan, realisasi penyerapan belanja K/L yang mencapai 88% merupakan realisasi per 26 Desember.
Dia berharap realisasi akan mengalami kenaikan saat tutup buku.Kuntoro juga memastikan TEPPA akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyerapan anggaran tahun 2012. “Mudah-mudahan (realisasi) naik setelah konsolidasi tuntas minggu depan,”ucap Kuntoro. ● maesaroh/ichsan amin
http://www.seputar-indonesia.com/news/belanja-gagal-capai-target
Tidak ada komentar:
Posting Komentar