Margaret Puspitarini
Selasa, 15 Januari 2013 16:15 wib
Mendikbud M Nuh menginstruksikan penerapan kurikulum baru pada awal tahun ajaran baru, Juli mendatang. (Foto: Rifa/Okezone)
JAKARTA - Salah satu alasan kementerian
pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan kurikulum baru adalah
kegagalan sejumlah sekolah dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP).
Menurut perwakilan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Zulfikri Anas, hasil monitoring dan evaluasi Kemendikbud menunjukkan, banyak sekolah yang tidak mampu membuat KTSP.
"Kalaupun mampu, ternyata kurikulum tersebut tidak dibuat oleh sekolah. Bahkan silabus dan bahan RPP tidak dibuat guru. Mereka bisa membelinya, jadi tidak bikin guru pintar," tutur Zulfikri pada Diskusi Kurikulum 2013 pada acara Teknologi Pendidikan (TP) Expo 2013 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Selasa (15/1/2013).
Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan kurikulum baru untuk mengembalikan pendidikan ke jalur yang benar. Bahkan, kata dia, hasil survei pun menunjukkan masih banyak kualitas guru di Indonesia yang masih memprihatinkan, yakni hanya 35 persen yang sesuai kriteria pendidikan UU Guru dan Dosen.
Menurut Zulfikri, ketidaksiapan para guru untuk menghadapi kurikulum tidak boleh dibiarkan. Sebab, sebagai seorang profesional mereka hendaknya terus-menerus belajar.
"Guru kita pasti belum siap dan mampu setiap pergantian kurikulum. Tapi, ketidaksiapan ini jangan diproteksi. Saat seseorang sudah dinyatakan profesional di bidang apa pun, mereka harusnya tidak akan takut untuk belajar," paparnya.
Dia menilai, ketidaksiapan guru dalam menghadapi pergantian kurikulum merupakan persoalan pemerintah daerah. "Kekurangan pelatihan guru salah pemda. Harusnya pemda mengalokasikan dana sesuai jumlah guru yang akan dilatih karena itu bukan tugas pemerintah pusat saja. Daerah harus ambil bagian dalam pelatihan guru," urai Zulfikri.
Zulfikri mengimbau, pengembangan kurikulum di masa depan jangan hanya dilihat dari satu perspektif saja yang cenderung tidak benar. "Walaupun namanya kurikulum 2013, tetap merupakan kurikulum berbasis kompetensi," imbuhnya.(rfa)
Menurut perwakilan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Zulfikri Anas, hasil monitoring dan evaluasi Kemendikbud menunjukkan, banyak sekolah yang tidak mampu membuat KTSP.
"Kalaupun mampu, ternyata kurikulum tersebut tidak dibuat oleh sekolah. Bahkan silabus dan bahan RPP tidak dibuat guru. Mereka bisa membelinya, jadi tidak bikin guru pintar," tutur Zulfikri pada Diskusi Kurikulum 2013 pada acara Teknologi Pendidikan (TP) Expo 2013 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Selasa (15/1/2013).
Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan kurikulum baru untuk mengembalikan pendidikan ke jalur yang benar. Bahkan, kata dia, hasil survei pun menunjukkan masih banyak kualitas guru di Indonesia yang masih memprihatinkan, yakni hanya 35 persen yang sesuai kriteria pendidikan UU Guru dan Dosen.
Menurut Zulfikri, ketidaksiapan para guru untuk menghadapi kurikulum tidak boleh dibiarkan. Sebab, sebagai seorang profesional mereka hendaknya terus-menerus belajar.
"Guru kita pasti belum siap dan mampu setiap pergantian kurikulum. Tapi, ketidaksiapan ini jangan diproteksi. Saat seseorang sudah dinyatakan profesional di bidang apa pun, mereka harusnya tidak akan takut untuk belajar," paparnya.
Dia menilai, ketidaksiapan guru dalam menghadapi pergantian kurikulum merupakan persoalan pemerintah daerah. "Kekurangan pelatihan guru salah pemda. Harusnya pemda mengalokasikan dana sesuai jumlah guru yang akan dilatih karena itu bukan tugas pemerintah pusat saja. Daerah harus ambil bagian dalam pelatihan guru," urai Zulfikri.
Zulfikri mengimbau, pengembangan kurikulum di masa depan jangan hanya dilihat dari satu perspektif saja yang cenderung tidak benar. "Walaupun namanya kurikulum 2013, tetap merupakan kurikulum berbasis kompetensi," imbuhnya.(rfa)
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/15/373/746597/ini-alasan-kemendikbud-ganti-kurikulum
Tidak ada komentar:
Posting Komentar