Hanya,penting bagi kita untuk melihat jauh ke depan mengenai rencana kenaikan ini. Apa sebenarnya yang melandasi dan mengapa ini harus dilakukan? Satu faktor dominan adalah ada kenaikan harga minyak mentah dunia sehingga kondisi itu mengubah asumsi harga minyak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Sebagaimana kita ketahui, saat penyusunan APBN asumsi terhadap harga minyak mentah Indonesia (ICP) di APBN sekitar USD90 per barel.
Sementara saat ini harga ICP terus merangkak naik ke level USD115 per barel. Hal ini karena perkembangan perekonomian global penuh dengan ketidakpastian. Salah satunya krisis ekonomi Eropa yang belum dapat diatasi hingga gejolak politik di sejumlah negara Timur Tengah yang terus memanas.Belum lagi penghentian ekspor minyak Iran ke Eropa. Ini semua pada akhirnya mengakibatkan sentimen negatif sehingga melambungkan harga minyak dunia.
Pilihan Realistis
Faktor eksternal itulah yang memengaruhi asumsi yang ada dalam APBN 2012 sehingga harus disesuaikan agar ekonomi nasional tidak mengalami tekanan lebih jauh.Padahal kinerja ekonomi kita akhirakhir ini terus membaik. Namun, sekali lagi, ancaman harga minyak dunia membuat kita harus sigap dan cekatan memilih kebijakan yang tepat. Pemerintah harus merespons perkembangan ini dan mengembangkan berbagai opsi dan kebijakan untuk mengatasinya dengan tujuan menyelamatkan APBN serta kondisi fiskal.
Di antaranya melalui percepatan penetapan APBN-P atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu juga menetapkan kembali asumsi yang realistis, termasuk kebijakan subsidi dan harga BBM. Kebijakan ini secara jangka pendek memang mungkin agak memberatkan. Namun, dalam jangka panjang kebijakan menaikkan harga BBM akan menyelamatkan perekonomian bangsa secara keseluruhan.
Sebagaimana disinggung di atas bahwa isu BBM harus dimaknai rasional, pada konteks itu kenaikan dan penurunan harga juga merupakan sesuatu yang biasa. Jika kita reviu lebih jauh, selama era pemerintahan SBY, BBM telah mengalami tiga kali kenaikan harga, tetapi sekaligus tiga kali pula pernah mengalami penurunan harga. Penurunan di antaranya pada Oktober 2008 dan Januari 2009.
Kenaikan BBM hanya dilakukan semata-mata karena situasi yang semakin sulit dan upaya untuk menyelamatkan kepentingan bangsa yang lebih besar. Jika situasi sudah terkendali, harga minyak pun nyatanya bisa turun. Isu BBM sama dengan isu lainnya bahwa semua bisa berubah seiring kondisi ekonomi nasional dan global. Justru yang terkadang kelihatan aneh apabila kita terjebak pada “sakralisasi” BBM––masyarakat dipaksa menerima asumsi bahwa kita kaya minyak dan tak seharusnya harga naik.
Mungkin isu demikian tak lebih sebagai jargon politik karena faktanya kita bukanlah negara kaya minyak sehingga tak bisa dengan sendirinya “mengendalikan”harga BBM. Pemerintah pun menyadari— sebagaimana dijelaskan di atas—bahwa kenaikan BBM dalam jangka pendek akan berdampak pada masyarakat.
Bagi masyarakat menengah ke atas, kita tentu tak perlu khawatir karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi. Yang harus dipikirkan adalah kelompok menengah ke bawah,khususnya yang masuk pada kategori extreme poverty––mereka harus segera diberikan bantuan agar tetap memiliki kemampuan daya beli sehingga tidak jatuh pada kondisi yang lebih buruk.
Bukan Pencitraan
Untuk itu, dalam konteks membantu masyarakat yang sangat miskin terkait kenaikan BBM, pemerintah akan mengambil kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan ini berupa cash transfer sebesar Rp150.000 per bulan bagi masyarakat miskin. Selain dana tunai, BLSM lain juga diberikan dalam bentuk raskin, subsidi siswa miskin, dan subsidi untuk mengelola angkutan umum dan angkutan desa.
Demi mendukung anggaran kompensasi untuk rakyat tersebut, akan dilakukan pengetatan anggaran departemen dan lembaga negara,dalam arti menunda atau membatalkan rencana belanja yang tidak benar-benar mendesak seperti fasilitas untuk pejabat,perawatan kendaraan, gedung, dan sebagainya. Selain itu,program tanggungjawab sosialperusahaan (corporate social responsibility/ CSR) BUMN juga akan digalakkan.
Jumlahnya cukup besar, sekitar Rp5 triliun. Presiden SBY memerintahkan agar CSR tersebut difokuskan pada upaya menolong rakyat miskin pascakenaikan BBM. Tuduhan kebijakan BLSM sebagai bentuk image building Presiden atau pemerintah sama sekali tidak berdasar.Bagaimana mungkin Presiden SBY yang dipastikan tak akan lagi maju pada Pilpres 2014 terpikir untuk membangun citra dengan isu yang sensitif seperti kenaikan BBM?
Lebih dari itu, jika kita perhatikan akhir-akhir ini, ada kesan bahwa apa pun yang dilakukan Presiden selalu salah.Padahal jika kita menyimak sejumlah indikator beberapa tahun terakhir,sebagian besar indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa bangsa ini telah mencapai banyak hal walaupun tetap ada pekerjaan rumah. Lihat saja prestasi Indonesia yang masuk pada kelompok negara-negara G-20 dengan kekuatan gross domestic product (GDP) kita di urutan ke-17 di dunia.
Marikitalihatjugagrafik kemiskinan dan pengangguran dalam lima tahun terakhir yang kecenderungannya terus menurun. Lalu juga kenaikan peringkat investasi Indonesia (investment grade) yang makin baik dari tahun ke tahun.Fakta ini sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa bangsa ini pada kondisi moving forward dan akan terus membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
ZAENAL A BUDIYONOAsisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar