TAJUK, Utang Pemerintah Nyaris Rp2.000 Triliun

Tuesday, 28 February 2012

Tanda-tanda pemerintah untuk menekan utang tahun ini rupanya masih sebatas di bibir. Sebaliknya, pemerintah tampaknya semakin bersemangat untuk meraih utang baru guna membayar utang lama menyusul posisi Indonesia yang kini menyandang predikat sebagai negara investment grade (layak investasi). Logikanya, sebagai negara dengan status layak investasi, kreditor akan semakin terbuka memberi pinjaman dengan bunga murah sehingga bisa melunasi utang lama yang berbunga tinggi. Dengan alasan tersebut tidak ada yang salah, rasanya pemerintah di negara mana pun akan menempuh kebijakan serupa sebagai langkah refinancing utang guna meringankan beban negara yang harus menyisihkan anggaran tiap tahun untuk melunasi kewajibannya. Persoalannya, manajemen utang Indonesia masih selalu menjadi sorotan. Misalnya, soal peruntukan utang yang menjadi perdebatan karena dinilai tidak produktif alias habis untuk menutup anggaran rutin. Setiap tahun anggaran negara yang dialokasikan untuk mencicil pokok dan bunga utang di atas Rp200 triliun hampir sama dengan biaya subsidi,tetapi tidak pernah dipersoalkan. Sebaliknya, pemerintah selalu berteriak bagaimana menekan angka subsidi yang jelas-jelas langsung dinikmati masyarakat meski tidak tepat sasaran, karena yang menerima subsidi adalah masyarakat mampu.Seraya menekan subsidi idealnya juga memang diiringi pembatasan utang agar pembayaran cicilan dan bunga utang mengempis. Berdasarkan data yang dipublikasikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Utang, total utang pemerintah mencapai Rp1.837,39 triliun per Januari 2012. Hal itu berarti telah terjadi kenaikan yang signifikan hanya dalam tempo sebulan yakni Rp33,9 triliun dari posisi utang Rp1.803,49 triliun pada akhir tahun lalu. Meski mengalami kenaikan yang tak terbilang kecil, pemerintah tenang-tenang saja sebab rasio utang terhadap PDB masih pada level yang rendah sekitar 25%, sangat aman untuk menumpuk utang. Namun,Presiden dalam berbagai kesempatan selalu melontarkan untuk mengurangi utang dan mempercepat pelunasannya sehingga pada 2014 rasio utang terhadap PDB berada di level 22%. Itu targetnya,tetapi faktanya utang masih tetap bertambah. Apakah alokasi utang pemerintah selama ini sudah produktif? Bila bicara soal alokasi dan pemanfaatan utang, tak ada salahnya menyimak pandangan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie. Dalam sebuah seminar ekonomi yang digelar pekan lalu,Kwik yang tampil sebagai seorang narasumber memaparkan masalah utang pemerintah yang memerahkan telinga bagi yang mendengarnya. Sebuah salah kaprah besar,menurut Kwik,utang tidak dicatat sebagai utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi sebagai pemasukan pembangunan dalam negeri.Selain itu,Kwik juga menilai pengelolaan utang perlu diperbaiki sebelum terlambat, apalagi nilainya sudah mendekati Rp2.000 triliun. “Tak terbayangkan bagaimana cara membayarnya? ” tanyanya. Menanggapi kritikan tersebut, pemerintah punya pembelaan tersendiri yang dibuktikan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pengelolaan utang sejak 2009 berdasarkan versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan peningkatan peringkat utang dari sejumlah lembaga rating internasional yang mengantarkan Indonesia meraih predikat investment grade.Meski berbagai indikator sehat itu, pemerintah tetap waspada jangan sampai utang menjadi sebuah bom waktu seperti yang dialami sejumlah negara di Eropa.●       http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/473133/